Ringkasan Berita:

• Kayu gelondongan ikut terbawa saat banjir di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 
• Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro, meminta pemerintah menggandeng pihak lain untuk membersihkan kayu-kayu tersebut. 
• Dia menilai langkah ini penting agar pembersihan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kayu gelondongan ikut terbawa saat banjir di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro, meminta pemerintah menggandeng pihak lain untuk membersihkan kayu-kayu tersebut. 

Dia menilai langkah ini penting agar pembersihan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

"Volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya. Apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya,” ujar Siti Zuhro kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Menurut dia, masyarakat di daerah terdampak bakal menghadapi dampak berkepanjangan, apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efektif.

Dirinya mengusulkan pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.

Menurutnya, kayu yang ada dapat diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan.

"Pemerintah melalui kementerian lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” ujarnya. 

Namun, dia menekankan pelaksanaan kerja sama ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. 

Pihak yang berwenang juga harus mengawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Siti Zuhro menjelaskan usulan yang diberikan Mujadalah Kiai Kampung ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, serta mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak.

Dia menilai usulan ini juga memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah. 

Kemudian, menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana.

“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” ujar dia.

Usulan dari Mujadalah Kiai Kampung ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Kepala Negara dapat menerimanya agar permasalahan di wilayah terdampak bencana bisa segera diatasi.