Jabatan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya di Partai Golkar

Ringkasan Berita:

• Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sama-sama politisi Golkar, di tengah kabar gugatan cerai.
• Ridwan Kamil menjabat Ketua DPP Golkar Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.
• Atalia Praratya merupakan anggota DPR RI Fraksi Golkar Komisi VIII periode 2024–2029.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil dikabarkan digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Kabar itu dibenarkan Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

Dede menjelaskan gugatan itu didaftarkan Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya. 

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, Senin (15/12/2025) dikutip dari Tribun Jabar.

Rencananya sidang cerai akan dilaksanakan pada pekan ini.

“Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” jelas Dede lagi.

Pasangan yang menikah pada 7 Desember 1996 (usia pernikahan 29 tahun) itu diketahui sama-sama politisi Partai Golkar.

Jabatan Ridwan Kamil di Partai Golkar

Ridwan Kamil saat ini menduduki jabatan struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar 2024-2029 pimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang diumumkan pada Kamis, 7 November 2024.

Ridwan Kamil menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilu.

Ridwan Kamil mulai dikenal publik setelah menjabat Wali Kota Bandung periode 2013-2018.

Baca juga: Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zara Pilih Deactive Instagram

Jabatan Atalia Praratya di Partai Golkar

Atalia Praratya saat ini belum masuk dalam kepengurusan Partai Golkar baik di level Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DPP.

Tetapi, Atalia saat ini termasuk Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Komisi VIII

Komisi VIII DPR RI membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A), serta penanggulangan bencana.