Update BNPB Jumlah Korban Bencana di Sumatra: 1.030 Tewas, 608.940 Orang Mengungsi

Ringkasan Berita:

• Update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Senin (15/12/2025).
• Jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 jiwa.
• Sementara itu, jumlah pengungsi ialah 608.940 jiwa.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), Senin (15/12/2025).

Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang.

"Untuk korban jiwa meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember saat ini menjadi 1.030 jiwa," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi di lobi Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh.

Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, kemudian enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar.

Korban Hilang dan Pengungsi

Sementara itu, jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa. 

Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin.

"Jumlah pengungsi per hari Minggu 14 Desember itu 624.670 jiwa, saat ini berkurang menjadi 608.940 jiwa. Ini proporsi jumlah terbesar masih di Provinsi Aceh, sebanyak 572.862 jiwa," tutur Abdul.

31 Perusahaan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Sumatra

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengidentifikasi 31 perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang diduga menjadi penyebab bencana lingkungan, dengan indikasi pidana yang kini tengah diusut aparat penegak hukum.

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, usai rapat koordinasi di Kantor Kejagung, Jakarta pada Senin hari ini.

Rapat dipimpin Menhan Syafrie Syamsudin dan dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama sejumlah stakeholder, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, dan Bareskrim Polri.

“Bahwa Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi,” kata Febrie dalam konferensi pers.

Baca juga: Satgas PKH: 31 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir Sumatra, Ada Indikasi Pidana

Ia menegaskan, pemetaan telah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana.

“Kami sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, lokasi, dan kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi,” ujarnya.

Febrie menambahkan, pengusutan tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga individu.

Kategori pelanggaran mencakup perusahaan tanpa izin, penyalahgunaan izin, kerusakan lingkungan, hingga dugaan tindak pidana korupsi.