Ringkasan Berita:

• Prabowo menyampaikan akan membentuk satgas terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di tiga provinsi di Sumatera.
• Politisi Gerindra mengatakan bencana menuntut respons negara yang cepat dan terorganisasi karena tidak menunggu kesiapan birokrasi.
• Arah presiden merupakan keputusan kerja konkret agar pemerintah segera masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pola kerja yang jelas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI  dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tiga provinsi di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat).

Azis yang merupakan Anggota Komisi II (Bidang Pemerintahan) DPR RI ini  mengatakan bencana menuntut respons negara yang cepat dan terorganisasi karena tidak menunggu kesiapan birokrasi.

"Bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).

Menurut dia, arahan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet, Senin (15/12/2025), sebagai keputusan kerja konkret agar pemerintah segera masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pola kerja yang jelas.

Penanganan bencana tersendat

Azis mengingatkan penanganan pascabencana kerap tersendat bukan hanya karena persoalan anggaran, tetapi akibat kebocoran waktu, data yang tidak sinkron, serta tarik-menarik kewenangan. 

Oleh karena itu, kata dia, satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi satu komando dengan satu data, satu target, dan satu ritme kerja dari pusat hingga daerah.

Azis mendorong agar koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilakukan melalui satu pintu kepemimpinan yang jelas.

"Jangan semua kerja, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat," ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini.

Harus diukur dampaknya bukan dari banyaknya rapat

Selain itu, kata dia, pemulihan harus diukur dari dampaknya bagi warga, bukan dari banyaknya rapat atau laporan administratif. 

Prinsip build back better juga dinilai penting agar pembangunan kembali lebih tangguh dan tidak mengulang kerentanan yang sama.

Azis mengungkapkan, saat ini masih banyak wilayah pedalaman yang belum terjangkau bantuan. Beberapa kebutuhan mendesak meliputi distribusi air bersih, logistik sembako, pakaian, selimut, pengaktifan sanitasi darurat, pemulihan akses transportasi, penyaluran tenaga kesehatan dan obat-obatan, serta pemulihan listrik dan telekomunikasi.

Ia juga menyoroti kelangkaan bahan bakar yang menghambat distribusi logistik, termasuk di sejumlah wilayah Aceh, akibat pembatasan pengisian dan lonjakan harga di tingkat eceran.
 
"Saya percaya, kalau satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi proyek, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga," ucap Azis.

Prabowo bentuk satgas

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Prabowo menyampaikan akan membentuk satgas terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Menurutnya, pemerintah akan membangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap bagi para korban bencana di Sumatera. 

"Kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap, bahkan mungkin, saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah," ujar Prabowo.