Meskipun begitu, lanjut Bahtra, pembahasan isu tersebut belum menjadi prioritas partai untuk saat ini.

Sebab, Gerindra dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih fokus pada penanggulangan bencana di tiga provinsi Sumatera.

Analisis Pengamat

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai tidak sejalan dengan dinamika politik saat ini yakni partisipasi publik justru semakin aktif di ruang digital. 

Pengamat Politik, Arifki Chaniago menilai ruang digital telah mengubah posisi warga dari sekadar pemilih lima tahunan menjadi aktor politik harian. 

Publik tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga menilai rekam jejak, membandingkan kinerja, serta memberikan penilaian langsung kepada elite politik secara real time.

“Situasinya seperti ini, stadion sedang penuh dan penonton ramai bersorak, tapi justru mikrofonnya dimatikan,” ujar Arifki dalam keterangannya, Senin (22/12/2025). 

Direktur Eksekutif Aljabar Strategi ini mengatakan pilkada lewat DPRD memang sah secara aturan, tapi berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. 

Ia juga menilai alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap digunakan untuk membenarkan pilkada tidak langsung justru keliru sasaran. 

“Masalahnya bukan rakyat terlalu ramai tapi negara belum siap mengelola keramaian itu,” katanya.

Demokrasi, menurut Arifki, bukan soal membuat politik menjadi sunyi, melainkan mengatur suara publik agar tetap sehat dan terkelola. 

Ironisnya, elite politik justru sangat aktif memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan membaca arah dukungan.

Publik dirangkul saat kampanye narasi, namun kerap dikesampingkan saat keputusan strategis diambil. 

“Rakyat diperlakukan seperti penonton polling, bukan pemilik suara,” tuturnya.

Penulis: Hasan/Fersianus/Mario