Ringkasan Berita:

• Roy Suryo mengajukan empat dokumen mantan Presiden RI Jokowi untuk diuji labfor secara independen.
• Empat dokumen itu adalah ijazah sarjana, transkrip nilai, lembar pengesahan skripsi, dan dokumen KKN.
• Permintaan uji labfor forensik secara independen ini merupakan tindak lanjut dari kubu Roy Suryo c.s. setelah permintaan gelar perkara khusus.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), mengajukan uji laboratorium forensik (labfor) secara independen oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia (UI).

Hal itu setelah, menurut dia, ditemukan banyak kejanggalan pada ijazah Jokowi saat ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus.

"Ada indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 di Komisi Informasi Pusat di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya," urai Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Menurutnya saat sidang itu hakim bertanya perihal barang bukti ijazah sarjana Jokowi yang disita.

Namun ternyata, imbuh Roy, pihak Polda Metro Jaya menyebut yang disita ialah transkrip nilai.

"Ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak? Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda," ungkapnya.

Sementara itu, ijazah Jokowi yang dikaji secara ilmiah dikatakan sarjana penuh oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Ini kan sudah mismatch (ketidakcocokan, red)," kata Roy.

Mantan Menpora itu meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk ada setidaknya empat dokumen yang dilakukan uji forensik secara independen. 

"Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu. Saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut ya, yang menjadi objek sengketa," tuturnya.

Yang kedua adalah transkrip nilai. 

Baca juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Lawyer Eggi Sudjana Menyesatkan: Ijazah Jokowi Dilapisi Plastik Keras

"Transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas Dekan, Pembantu Dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisannya, tulisan nilainya tulisan tangan. Dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan," bebernya.

Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo. 

"Menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan meraba, merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital word yang ada sejak 1992," tambah Roy.

Dan yang keempat, jika ada, dokumen sertifikat kuliah kerja nyata (KKN) serta laporan KKN diuji laboratorium forensik.