Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Korupsi LNG, Eks Petinggi Pertamina Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani Didakwa Rugikan USD 113 Juta

Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014 Hari Karyuliarto didakwa didakwa merugikan negar 113 juta dolar AS atau setara Rp 1,77 triliun.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Korupsi LNG, Eks Petinggi Pertamina Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani Didakwa Rugikan USD 113 Juta
Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan
KASUS KORUPSI LNG - Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014 Hari Karyuliarto usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025). Ia didakwa merugikan negara sebesar 113.839.186,60 dolar AS atau 113 juta dolar AS dalam kasus korupsi LNG Pertamina. 

Ringkasan Berita:
  • Hari Karyuliarto pun disebut menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis
  • Hari Karyuliarto memberi usulan kepada Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa
  • Yenni Andayani berperan mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani risalah rapat direksi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua mantan petinggi PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto dan  Yenni Andayani didakwa merugikan negara sebesar 113.839.186,60 dolar AS atau 113 juta dolar AS dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011-2021.

Hari Karyuliarto merupakan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014. Sementara Yenni Andayani merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Hari dan Yenni bersama Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain serta korporasi.

"Terdakwa I Hari Karyuliarto dan Terdakwa II Yenni Andayani melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara pada PT Pertamina (Persero) sebesar 113.839.186,60 dolar AS,” kata jaksa KPK Yoga Pratomo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2025).

Jaksa lantas membeberkan, tindak pidana yang dilakukan Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani  terjadi di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Tersangka Kasus LNG Pertamina, Hari Karyuliarto Minta Ahok dan Nicke Bertanggung Jawab

Adapun Tindak pidana itu di antaranya terjadi di Kantor Pusat PT Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat; di Hotel Sheraton Bandara di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang; di Kantor Corpus Christi Liquefaction di 700 Milam St Suite 800, Houston, Amerika Serikat.

Peran Hari Karyuliarto

Rekomendasi Untuk Anda

Jaksa menjelaskan, Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc, menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar calon pembeli domestik.

Selain itu, lanjut Jaksa, Hari juga diketahui menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

Baca juga: Profil Hari Karyuliarto, Eks Direktur Gas Pertamina Tersangka Korupsi LNG, Punya Harta Rp19 M

"Terdakwa menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat; tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draf Sales and Purchase Agreement (SPA) dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai keputusan atas penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1," jelas Jaksa.

Tak hanya itu, dalam perbuatannya, Hari juga disebut melakukan pembicaraan dengan Cheniere Energy Inc mengenai rencana penambahan LNG Corpus Christi Liquefaction sejak Maret 2014 dengan mendasarkan pada potensial demand bukan pada pembeli yang telah menandatangani perjanjian.

Hari pun disebut menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

"Memberi usulan kepada Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada dirinya untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," ujarnya.

Peran Yenni Andayani

Selanjutnya terdakwa Yenni Andayani berperan mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani risalah rapat direksi (RRD) sirkuler mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG train 1 dan train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa adanya dukungan kajian ekonomi, kajian resiko, dan mitigasi proses pengadaan LNG Corpus.

Selain itu, penandatanganan perjanjian jual beli LNG itu menurut jaksa juga tanpa adanya pembeli LNG Corpus yang telah diikat dengan perjanjian.

Yenni Andayani usai jalani sidang dakwaan kasus korupsi LNG
KORUPSI LNG - Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 Yenni Andayani usai jalani sidang dakwaan kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025). Ia didakwa merugikan negara merugikan negara sebesar 113.839.186,60 dolar AS atau 113 juta dolar AS.

"Terdakwa II menandatangani SPA Train 1 Pembelian LNG antara PT Pertamina dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Surat Kuasa dari Karen Agustiawan walaupun belum seluruh direksi PT Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) dan tanpa adanya tanggapan tertulis dewan komisaris PT Pertamina dan Persetujuan RUPS, serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," katanya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas