Ringkasan Berita:

• Idrus Marham menyambut positif kesepakatan islah PBNU antara Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
• Muktamar dinilai sebagai mekanisme sah dan bermartabat dalam tradisi NU.
• Idrus mengingatkan agar NU tidak diseret ke konflik kepentingan kekuasaan dan usaha.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Penasihat Organisasi (MPO) IKA PMII Idrus Marham, menyambut positif kesepakatan islah atau rekonsiliasi, antara Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Keduanya bersepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) secara bersama-sama.

Idrus mengimbau seluruh keluarga besar NU untuk mendukung penuh langkah rekonsiliasi tersebut sebagai jalan konstitusional dan bermartabat untuk mengakhiri konflik internal yang berkepanjangan.

Menurut Idrus, Muktamar merupakan satu-satunya mekanisme sah dalam tradisi NU untuk menyelesaikan persoalan besar organisasi sekaligus memantapkan kembali NU sebagai rumah besar umat Islam Indonesia.

“NU itu bukan milik kelompok, bukan milik individu, dan bukan arena perebutan kekuasaan. NU adalah rumah besar umat, benteng marwah ulama, dan sekaligus wadah perjuangan untuk bangsa. Karena itu, Muktamar adalah jalan konstitusional yang wajib ditempuh,” kata Idrus kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Idrus menilai Muktamar tidak sekadar agenda organisasi, melainkan momentum strategis untuk mengembalikan NU pada khittah perjuangannya, baik secara ideologis, konseptual, maupun strategis, sebagai kekuatan keumatan dan kebangsaan.

Sebagai warga NU yang juga aktif di Partai Golkar, Idrus menilai pendekatan wasathiyah yang ditempuh para ulama NU melalui musyawarah dan Muktamar mencerminkan kematangan organisasi dalam menyelesaikan konflik tanpa merusak kepercayaan publik.

Pendekatan tersebut, menurutnya, bersifat komprehensif, legalistik-formal karena berbasis konstitusi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kultural dan marwah ulama yang selama ini menjadi fondasi utama kekuatan NU.

“Ketika NU memilih jalan Muktamar—konstitusi berbasis nilai kultural dan marwah ulama—itu artinya NU sedang mengajarkan bangsa ini tentang etika berorganisasi, tentang adab dalam berbeda, dan tentang bagaimana konflik diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi, serta prinsip mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni kebesaran NU dan kemajuan bangsa,” ucapnya.

Idrus mengingatkan, konflik internal yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan melemahkan peran strategis NU di tengah situasi kebangsaan yang semakin kompleks.

“Bangsa ini sedang menghadapi krisis global, krisis moral, dan tantangan geopolitik. NU tidak boleh larut dalam konflik internal. NU harus kembali fokus menjadi penyangga persatuan nasional dan penjaga moral bangsa,” ucapnya.

Jangan Seret NU ke Konflik Kuasa–Usaha

Idrus juga menyampaikan peringatan kepada semua pihak agar tidak menarik NU ke dalam konflik kepentingan sempit, baik yang berkaitan dengan kekuasaan maupun usaha.

“Kalau NU diseret ke konflik kepentingan, yang rugi bukan hanya warga NU, tapi bangsa Indonesia. Karena sejarah mencatat, ketika NU kuat dan bersatu, Indonesia stabil,” ujarnya.

Ia mengapresiasi peran para Mustasyar, sesepuh, dan alim ulama NU yang sejak awal konsisten mendorong islah melalui berbagai forum musyawarah, mulai dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Tebuireng Jombang, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo.