Ringkasan Berita:

• Anak-anak Sumatra kembali ke sekolah usai banjir, belajar sederhana tanpa seragam resmi.
• Guru menilai kurikulum darurat memberi fleksibilitas, orang tua melihat harapan bagi anak-anak.
• Ribuan fasilitas rusak, ribuan jiwa terdampak, sekolah dibuka kembali di tengah keterbatasan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti memastikan sekolah di tiga provinsi Sumatra, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kembali aktif pada Senin, 5 Januari 2026. 

Pemerintah menyiapkan kurikulum darurat dan penyesuaian belajar, termasuk kebijakan tanpa seragam dan sepatu.

“Selama proses ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar,” kata Abdul Mu’ti dalam jumpa pers di Graha BNPB Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia menegaskan, siswa tidak diwajibkan mengenakan seragam maupun sepatu karena kondisi pasca-banjir berbeda-beda.

“Mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja tidak pakai sepatu, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus,” ujarnya.

Kurikulum Darurat

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah telah merancang kurikulum khusus untuk menghadapi masa darurat.

“Untuk tanggap darurat (diterapkan pada) 0 sampai 3 bulan, itu penyesuaian kurikulum minimum esensial, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana,” ujarnya.

Mu’ti menjelaskan, kurikulum darurat dibagi dalam tiga klaster:

• Tanggap Darurat (0–3 bulan): kurikulum minimum esensial, disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi, kesehatan, keselamatan diri, dukungan psikososial, dan mitigasi bencana.
• Transisi (3–12 bulan): kurikulum adaptif berbasis krisis, jadwal disesuaikan dengan kondisi siswa yang masih mengungsi, penerapan blended learning bila memungkinkan, serta pengelompokan berdasarkan capaian murid.
• Pemulihan Lanjutan (1–3 tahun): integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembangunan sekolah baru bagi yang hilang akibat banjir.

Baca juga: Banjir Bandang Aceh: Sungai Melebar 3 Kali Lipat, Warga Krisis Air Bersih

Nilai Kehadiran

Terkait asesmen, Mu’ti menegaskan penilaian dilakukan sederhana.

“Tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks. Fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid,” ucapnya.

Dalam masa transisi, asesmen berbasis portofolio, unjuk kerja sederhana, remedial berkelanjutan, hingga penilaian perkembangan sosio-emosional murid.

Pandangan Guru-Ortu

Menurut laporan resmi, sekitar 85 persen sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah bisa beroperasi mulai 6 Januari 2026.

Guru di lapangan menilai tantangan utama adalah sarana pendidikan yang rusak, namun kurikulum darurat memberi ruang fleksibilitas agar anak-anak tetap belajar.

Orang tua siswa melihat kebijakan ini sebagai langkah realistis yang memberi harapan dan rasa normalitas bagi anak-anak setelah banjir.

Ribuan Sekolah Rusak, Siswa Belajar di Tenda

BNPB dalam laporan Selasa (30/12/2025) mencatat, banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November hingga awal Desember 2025 menimbulkan kerusakan besar: 215 fasilitas kesehatan rusak, 3.188 fasilitas pendidikan rusak, 803 rumah ibadah rusak, 34 jembatan terputus, serta 80 ruas jalan terputus.