Said Didu Minta Prabowo Bersihkan Pemerintahan dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

Kondisi tersebut, kata Said Didu, menjadi bukti bahwa oligarki telah mengambil alih partai politik.

"Kedaulatan politik itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai manapun yang berbicara ketika rakyat menderita."

"Di saat banjir di Sumatera, tidak ada partai politi bicara, karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Jadi sudah tidak bisa dibantah, oligarki sudah mengambil alih partai politik,” ujar Said Didu.

Said Didu menyebut, dalam berbagai kasus perampasan aset, penggusuran, hingga konflik agraria, partai politik cenderung bungkam dan tidak membela rakyat.

Tak hanya kedaulatan politik, Said Didu juga menyoroti kedaulatan hukum yang sejak zaman Jokowi telah diserahkan kepada oligarki.

Ia menilai penegak hukum berani bertindak karena adanya kepentingan oligarki di belakangnya, seperti hal-nya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi.

"Kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan oleh Joko Widodo kepada penegak hukum."

"Saya hanya menyatakan bahwa karena itu permintaan oligarki maka dia (Kapolri) berani melakukan apapun dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat itu di mana-mana seluruh Indonesia," jelas Said Didu.

Ia bahkan menyinggung kasus yang menimpa Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI dua periode, yang menurutnya turut menjadi korban perampasan tanah oleh kelompok oligarki di Sulawesi Selatan.

Said Didu menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki telah melampaui pengaruh tokoh nasional sekalipun.

"Jusuf Kala aja nggak bisa (mengendalikan oligarki). Jusuf Kala seorang mantan presiden dua kali, mantan wakil presiden dua kali, tokoh Sulawesi Selatan dan dirampas tanahnya, dirampok tanahnya di Sulawesi Selatan dan yang melakukan adalah grup alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang melakukan koordinasi untuk melakukan penggusuran terhadap tanah tersebut," ujar Said Didu.

Secara terang-terangan, Said Didu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterlibatan aparat dan institusi negara. 

Said Didu pun menilai rakyat kini berada pada posisi yang sangat lemah.

Ia menyebut tidak ada lagi ruang perlawanan bagi masyarakat, baik di sektor hutan, gunung, laut, hingga perkotaan.

"Coba bayangkan artinya yang parah tuh nanti yang hijau (TNI), yang coklat (Polisi), yang ini semua sudah dikuasai juga oleh oligarki bisa diatur oleh oleh oligarki."

"Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di mana pun di seluruh Indonesia, mulai dari hutan, gunung sampai laut sampai kota tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedolatan hukum kepada oligarki," kata Said Didu.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)