PDIP Tegas Tolak Pilkada via DPRD meski Sudah Ada yang Melobi: Hak Rakyat Tak Bisa Diwakilkan DPRD

Selain itu, soliditas internal Fraksi PDIP di DPR juga dipastikan akan tetap terjaga dan mengikuti keputusan partai dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ya, kan sikap ketua umum kita jelas. Siapa yang berani berbeda?” tegas Deddy.

Pilkada Lewat DPRD Didukung Parpol Pendukung Prabowo

Beberapa partai menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Partai Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dengan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Partai Golkar juga menyatakan sejalan dengan gagasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi elektoral.

Sementara itu, PKB menyebut wacana itu bukan hal baru dan telah lama menjadi bahan diskusi internal partai.

Di sisi lain, ada partai yang belum menyatakan dukungan penuh, tetapi tidak menutup kemungkinan.

PAN menyatakan terbuka terhadap wacana tersebut, dengan catatan perubahan sistem harus melalui kajian matang dan tidak memicu gejolak di masyarakat.

Baca juga: Penolakan Terhadap Wacana Pilkada Melalui DPRD Menguat, Publik Menginginkan Tetap Pilih Langsung

Latar Belakang Wacana Pilkada via DPRD

Wacana Pilkada melalui DPRD ini awalnya muncul saat Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pemilu di Indonesia terlalu mahal.

Kemudian, muncul gagasan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.

Wacana ini pun didukung oleh beberapa partai koalisi pendukung Presiden Prabowo, seperti Gerindra, Golkar, PKB dan PAN.

Politik Uang Dinilai akan Tetap Ada

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan praktik politik uang tetap terjadi meskipun pilkada dilakukan melalui DPRD.

Menurut Jamiluddin, politik uang justru kerap berawal dari inisiatif elite politik, terutama para kandidat yang berlaga dalam pilkada. 

Para calon, kata dia, berupaya memenangkan kontestasi dengan menjadikan uang sebagai alat untuk memengaruhi pilihan.

Baca juga: Dukung Pilkada lewat DPRD, Demokrat Bantah Ada Tekanan: Situasi Kini Berbeda

"Politik uang itu juga berpeluang akan terjadi bila pilkada melalui DPRD. Calon pilkada bisa saja menggunakan uang agar dipilih oleh anggota DPRD," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (5/1/2026).