Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR dan Pemerintah Kembali Gelar Rakor di Aceh

Prasetyo mengatakan tidak ada target waktu kerja bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun, tahapan kerja telah disusun dengan prioritas utama membangun hunian sebanyak-banyaknya bagi warga terdampak, karena saat ini mereka masih tinggal di tenda pengungsian.

Saat ini kata Prasetyo, sejumlah kementerian dan lembaga telah siap membantu pembangunan hunian bagi korban terdampak bencana. Selain itu, data mengenai jumlah rumah warga yang rusak juga hampir lengkap.

“Untuk rumah rusak ringan dan sedang, dalam waktu secepatnya akan direalisasikan kompensasi agar saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumah masing-masing dan kembali ke kediaman masing-masing,” katanya.

Prasetyo memastikan tugas Satgas tersebut tidak akan tumpang tindih dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, BNPB bekerja pada masa tanggap darurat, sementara Satgas bekerja pascatanggap darurat dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadi perbaikan terhadap jalan yang terputus, perbaikan terhadap jembatan yang terputus, tentunya itu domainnya dan nanti akan dikerjakan di bawah Satgas ini,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Satgas Tito Karnavian mengatakan bahwa tugas pertama yang akan dilakukan adalah memetakan prioritas utama untuk diperbaiki.

“Ya, melihat apa yang darurat, mulai dari pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, ya semua,” katanya.

Baca juga: Alat Berat Mulai Dikerahkan, Warga Nanggalo Padang Kompak Cabut Bendera Putih

Tito mengatakan dirinya akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk mengoordinasikan langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Satgas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di tiga provinsi tersebut. Rapat juga akan membahas struktur Satgas.

“Jadi besok saya akan rapat berdua untuk menentukan langkah-langkah dan struktur,” katanya.

Tito memastikan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi hanya bertugas memulihkan dampak bencana di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang terdampak banjir dan longsor pada akhir November tahun lalu. Sementara itu, wilayah lainnya tetap menjadi tanggung jawab BNPB.

“Enggak, ini untuk bencana Sumatera. Tiga provinsi, 52 kabupaten atau kota,” pungkasnya.