Ringkasan Berita:

• Indonesia ambil posisi tegas dalam multilateralisme global
• Diplomasi Indonesia berlandaskan kemanusiaan, ekonomi, dan perlindungan WNI
• Fokus perkuat kedaulatan dan kemitraan strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan menempatkan kepentingan nasional pada sistem multilateralisme yang dinilai lamban, tidak responsif, dan gagal menjawab tantangan global.

Meski demikian, Indonesia juga menolak dunia tanpa aturan dan memilih tetap berada di dalam sistem internasional untuk mendorong reformasi dari dalam.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai, banyak organisasi internasional saat ini tertinggal dari realitas geopolitik dan ekonomi global yang bergerak semakin cepat.

Menurut Sugiono, Indonesia mengambil posisi tegas dan realistis: tidak pasif mengikuti sistem yang tidak bekerja, namun juga tidak menarik diri dari tatanan global.

"Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun, Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam," ujarnya.

Peran Global Menguat, Indonesia Pegang Posisi Strategis Mulai 2026

Sepanjang 2025, Indonesia tercatat mengikuti 10 pencalonan penting di organisasi internasional, dan seluruhnya berhasil dimenangkan. Capaian ini menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memasuki 2026 dengan peran kepemimpinan yang lebih luas di tingkat global.

Mulai tahun ini, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipercaya menjadi anggota Dewan Auditor PBB untuk periode 2026–2032. Selain itu, Indonesia juga resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Sugiono menegaskan, mandat tersebut akan dijalankan secara objektif dan konstruktif, seiring dorongan Indonesia terhadap reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar lebih efektif dan relevan.

Di sektor teknis, Indonesia juga aktif mempengaruhi kebijakan global, mulai dari keselamatan pelayaran internasional hingga sistem pos dunia yang berdampak langsung pada UMKM dan ekosistem perdagangan digital nasional.

Diplomasi Indonesia Berangkat dari Kemanusiaan

Dalam pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa konflik Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan dimensi moral dan kemanusiaan.

Indonesia, kata dia, tetap konsisten mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif internasional, termasuk menjadi Co-Chair Working Group yang menghasilkan New York Declaration, serta mendorong implementasi hasil KTT Perdamaian Gaza 2025.

Indonesia juga terlibat dalam pembahasan International Stabilization Force (ISF) sebagai mekanisme transisi guna menjamin gencatan senjata permanen dan kelancaran bantuan kemanusiaan.