Ringkasan Berita:

• Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar menegaskan bahwa insiden kebocoran data dan serangan siber di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh persoalan teknis mendasar.
• Dia menjelaskan tidak sedikit sistem digital yang dibangun dengan arsitektur lama dan tidak lagi memperoleh pembaruan keamanan secara berkala. 
• Kondisi tersebut menjadikan sistem rentan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar menegaskan bahwa insiden kebocoran data dan serangan siber di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh persoalan teknis mendasar.

Hal tersebut khusus pada penggunaan sistem elektronik yang sudah usang serta faktor kelalaian manusia.

Dia menjelaskan tidak sedikit sistem digital yang dibangun dengan arsitektur lama dan tidak lagi memperoleh pembaruan keamanan secara berkala. 

Kondisi tersebut menjadikan sistem rentan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. 

Di sisi lain, disiplin keamanan informasi di tingkat pengguna juga masih perlu diperkuat, terutama dalam pengelolaan kata sandi, konfigurasi sistem, serta tata kelola akses. 

“Solusi teknologi keamanan sebenarnya tersedia, namun efektivitasnya sering terhambat oleh penerapan dan pengelolaan yang belum optimal,” ujar Alexander, Kamis (15/1/2026).

Terkait peran human error dan serangan murni dari peretas, Alex menilai keduanya tidak dapat dipisahkan secara tegas. 

Di mana, banyak insiden kebocoran data terjadi bukan semata karena kecanggihan teknik pelaku, melainkan karena adanya celah internal, seperti salah konfigurasi sistem, keberhasilan serangan phishing, atau pengelolaan hak akses yang tidak disiplin. 

Dalam banyak kasus, kelalaian manusia justru menjadi pemicu awal yang membuka jalan bagi serangan dari luar.

Alex juga menyoroti fenomena kebocoran data yang terjadi pada instansi dengan anggaran teknologi informasi (IT) besar. 

Menurutnya, besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin tingkat keamanan yang tinggi. Instansi berskala besar umumnya memiliki ekosistem sistem yang kompleks, melibatkan banyak aplikasi, vendor, integrasi lintas platform, serta pengguna dengan kewenangan yang beragam. 

Kompleksitas tersebut meningkatkan potensi kesalahan dan celah pengamanan apabila tidak dibarengi dengan tata kelola keamanan yang kuat dan terintegrasi.

Dari sisi ancaman, kualitas serangan siber di Indonesia dinilai terus meningkat. Serangan tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga semakin terarah dan canggih. 

Pola serangan seperti ransomware yang menyasar infrastruktur penting, serta teknik rekayasa sosial yang semakin sulit dikenali, kini menjadi ancaman serius. 

“Serangan tidak lagi bersifat acak, melainkan dirancang sesuai karakteristik target, termasuk instansi pemerintah dan sektor-sektor strategis,” jelasnya.