Anggota DPR Kritik Arah Kebijakan Kemenhut, Dinilai Terlalu Berorientasi pada Eksploitasi Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Sonny T Danaparamita mengkritik arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
• Kemenhut dinilai terlalu berorientasi pada eksploitasi ekonomi (komersialisasi) dan mengabaikan fungsi ekologis.
• Sonny menilai maraknya sejumlah bencana banjir dan tanah longsor menunjukkan bahwa, banyak kawasan hutan, perlahan telah diubah fungsinya.

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sonny T Danaparamita, melayangkan kritik terhadap arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang dinilai terlalu berorientasi pada eksploitasi ekonomi (komersialisasi) dan mengabaikan fungsi ekologis.

Sonny menilai, maraknya sejumlah bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah menunjukkan bahwa, banyak kawasan hutan, perlahan telah diubah fungsinya. 

Baca juga: Kementerian Sosial Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Bekasi

Hutan yang sejatinya berfungsi sebagai penyerap air dan penahan erosi menjadi hilang, sehingga ketika hujan ekstrem terjadi akibat siklon tropis Senyar, banjir dan tanah longsor besar melanda kawasan di hilir.

Menurut Sonny, peristiwa tersebut disebabkan karena Kemenhut lebih mengedepankan model pembangunan yang lebih beriorientasi pada eksploitasi komersial demi mengejar target ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologi.

"Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum," kata Sonny saat Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Kementerian Kehutanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Sonny juga mengkritisi arah kebijakan pemerintah terkait dengan ketimpangan luas peruntukan kawasan hutan lindung dan konservasi dengan hutan produksi. 

Dia memandang, arah model pembangunan yang berorientasi pada komersialisasi yang lebih berpihak pada hutan produksi hanya menguntungkan para elite dan pemodal. 

Akibatnya, daya dukung lingkungan dan sosial (ekologi-sosial) akan melemah, kerentanan terhadap bencana dan kerusakan hutan semakin meningkat. 

Hal ini tentu bertentangan dengan semangat dan cita-cita para pendiri bangsa, sebagaimana termaktub dalam pasal 33 (3) UUD 45 yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sonny memaparkan data kritis menunjukkan bahwa luas Hutan Produksi saat ini mencapai 68,2 juta Hektare (55 persen), jauh melampaui total akumulasi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung yang hanya sebesar 56,7 juta Hektare. 

Menurutnya, ketimpangan ini bertentangan dengan semangat undang-undang kehutanan.

​"Jika arah kebijakan terus dipaksakan untuk kepentingan komersial hingga mendominasi kawasan tanpa keseimbangan fungsi lindung, maka Kementerian Kehutanan bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melenceng dari filosofi dasar undang-undang," ucap Sonny.

Alih Fungsi Tanaman: Alarm Bencana Alam

​Legislator asal Banyuwangi ini juga menyoroti fenomena "Alih Fungsi Tanaman", yakni penggantian tanaman keras menjadi komoditas ekonomi seperti tebu.