Tentu, komunikasi yang baik tidak meniadakan kritik. Publik tetap berhak mengawasi dan mengkritisi substansi revisi UU Pemilu. Namun komunikasi yang jernih menciptakan ruang kritik yang sehat, berbasis data dan argumen, bukan kecurigaan dan asumsi.

Ke depan, pola komunikasi seperti ini perlu dijaga. DPR juga harus aktif di ruang publik, menjelaskan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak sedang direncanakan. 

Demokrasi menuntut wakil rakyat tidak hanya mampu membuat aturan, tetapi juga mampu menjelaskan batas dan arah kebijakan kepada rakyat.
Dalam konteks itulah, komunikasi DPR yang semakin responsif—dengan Dasco sebagai salah satu wajah komunikasinya—patut diapresiasi. 

Di tengah sorotan publik terhadap institusi politik, komunikasi yang jelas, cepat, dan bertanggung jawab bukan sekadar strategi pencitraan, melainkan kebutuhan demokrasi itu sendiri.