Ringkasan Berita:

• Krisis sampah nasional mendorong perlunya solusi berkelanjutan di tengah meningkatnya volume sampah dan keterbatasan TPA.
• Pengolahan sampah menjadi energi dinilai paling realistis, seiring rendahnya tingkat pengelolaan sampah nasional yang masih di bawah 35 persen.
• Melalui tata kelola kuat dan teknologi modern, solusi ini dinilai mampu menekan dampak lingkungan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Krisis sampah nasional yang kian membesar mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan mencari solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.

Di tengah peningkatan volume sampah dan keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA), pengolahan sampah menjadi energi dinilai sebagai langkah paling realistis untuk menjawab persoalan tersebut.

Isu ini mengemuka dalam diskusi kajian Tenggara Strategics bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik” yang digelar di CSIS Auditorium Pakarti Centre Building, Jakarta belum lama ini.

Baca juga: 20 Persen Sampah Nasional Berupa Plastik, Menteri LH: Dibakar Salah, Dibiarkan juga Salah

Diskusi menghadirkan Senior Researcher Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman, Guru Besar IPB University Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono, serta Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, Fadli Rahman.

Intan Salsabila Firman mengungkapkan, Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56,98 juta ton sampah per tahun. Namun, baru 33,74 persen yang berhasil dikelola dengan baik, sementara lebih dari 66 persen lainnya masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping.

“Kondisi ini berdampak langsung terhadap masyarakat. Di sekitar TPA, angka kasus diare meningkat hingga 72 persen, sementara sektor persampahan menyumbang sekitar 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Intan.

Ia menegaskan, pengolahan sampah menjadi energi perlu diposisikan sebagai solusi lintas sektor, terutama untuk menangani residu yang tidak lagi dapat diolah melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan efektivitas pendekatan tersebut. Swedia, misalnya, mampu menekan sampah ke TPA hingga di bawah 1 persen.

Singapura berhasil mengurangi volume sampah hingga 90 persen melalui fasilitas pengolahan energi, sementara Tiongkok telah mengoperasikan ratusan pembangkit listrik berbasis sampah.

Fadli Rahman menekankan bahwa pengolahan sampah menjadi energi tidak boleh dipandang semata sebagai proyek teknologi, melainkan sebagai kebijakan publik strategis yang membutuhkan tata kelola kuat dan perencanaan matang.

“Keberhasilan pengolahan sampah menjadi energi sangat ditentukan sejak tahap awal, mulai dari pemilihan badan usaha pelaksana, mitigasi risiko, hingga sistem pengawasan. Semua harus dikelola dengan standar tinggi agar berkelanjutan dan diterima publik,” ujarnya.

Baca juga: Timbunan Sampah Nasional Mencapai 56,63 Juta Ton, DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola

Ia menambahkan, fokus utama Danantara saat ini adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) yang transparan dan berbasis mitigasi risiko.

“Hal ini penting agar pengembangan pengolahan sampah menjadi energi benar-benar aman, berkelanjutan, dan menjadi bagian dari solusi nasional pengelolaan sampah,” kata Fadli.

Dari sisi teknologi, sistem insinerator modern kini telah dilengkapi penyaringan berlapis yang mampu menekan emisi hingga memenuhi standar kesehatan internasional, termasuk rujukan WHO.

Selain itu, aspek operasional seperti pengeringan sampah, pengelolaan air lindi, hingga pengawasan residu pembakaran juga menjadi perhatian utama.