Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional   membentuk kanal pengaduan masyarakat berbasis online dan real-time program MBG.
• Tujuannya guna mendorong transparansi dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan program MBG.
• Kanal pengaduan ini diharapkan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui platform berbasis web maupun aplikasi mobile

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Guna mendorong transparansi dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk kanal pengaduan masyarakat berbasis online dan real-time.

Kanal pengaduan ini diharapkan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui platform berbasis web maupun aplikasi mobile.

Tujuannya agar masyarakat memiliki ruang untuk melaporkan berbagai temuan terkait distribusi dan kualitas makanan MBG yang mereka terima di lapangan.

“Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji—baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang, maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa,” ujar Charles di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Beberapa laporan yang masuk meliputi penggunaan ultra-processed food (UPF) secara berlebihan, seperti sosis, nugget, dan makanan kemasan tinggi gula, yang justru bertentangan dengan semangat program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak. 

"Di samping itu, banyak pula aduan soal porsi makanan yang tidak manusiawi, seperti tempe sebesar ujung jempol, ikan berukuran sangat kecil, hingga buah hanya berjumlah tiga butir," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Jaminan Sosial ini.

Charles menjelaskan melalui kanal pengaduan yang terintegrasi, masyarakat bisa menyampaikan keluhan mereka secara langsung dengan mengunggah foto dan deskripsi masalah, sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sistem ini juga akan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.

"Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini," ujarnya.

Sebagai referensi, Pemprov DKI Jakarta telah sukses menjalankan aplikasi JAKI sebagai kanal aduan masyarakat yang responsif dan akuntabel.

Lewat JAKI, warga bisa menyampaikan berbagai masalah disertai bukti foto, dan pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Model serupa dinilai bisa diadopsi oleh BGN dalam konteks program MBG.

“Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” tegasnya.

MBG atau Makan Bergizi Gratis adalah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Baca juga: Prabowo: 59,8 Juta MBG per Hari hanya Butuh Setahun, McDonalds Butuh 5 Dekade

Diluncurkan 6 Januari 2025, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret 2026.