Ringkasan Berita:

• Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyoroti potensi politisasi jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. 
• Ia menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah presiden penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum.
• Dzulfikar menilai penolakan wacana tersebut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen kepolisian untuk tetap bekerja efektif sekaligus menjaga jarak dari kepentingan politik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyoroti potensi politisasi institusi kepolisian apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian. 

Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang berfokus pada pembinaan dan gerakan pemuda Islam di Indonesia. 

Didirikan pada 2 Mei 1932, organisasi ini berperan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Menurut Dzulfikar, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah presiden justru penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Ia menilai penolakan wacana Polri berada di bawah kementerian yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencerminkan komitmen kepolisian untuk tetap bekerja secara efektif sekaligus menjaga jarak dari kepentingan politik tertentu.

“Dengan berada langsung di bawah Presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” kata Dzulfikar kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Dzulfikar menjelaskan, sistem komando terpusat yang berlaku saat ini membuat Polri mampu bergerak cepat dalam mendukung program pemerintah, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan peran aktif Polri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana kepolisian dinilai menjadi salah satu institusi terdepan dalam mendukung kebijakan tersebut.

"Jadi tidak perlu lagi dibawah kementerian, kita semua toh tau kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dzulfikar menilai sikap Kapolri yang menolak wacana tersebut merupakan bentuk keberanian dan konsistensi dalam menjaga orientasi pelayanan kepada masyarakat.

"Jelas sikap yang berani untuk berkomitmen kepada pelayanan masyarakat, ini sikap yang rasional perlu kita dukung," tandasnya.

Menurut Dzulfikar, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik yang dapat mengganggu netralitas serta profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan publik.

Memilih Jadi Petani

Kapolri Listyo Sigit menegaskan menolak usulan kedudukan Polri di bawah kementerian.

Hal itu ditegaskannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026).