Ringkasan Berita:

• Menlu Sugiono mengatakan iuran Board of Peace akan dipakai untuk rekonstruksi Gaza
• Dengan membayar iuran, Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian, meski tidak ada kewajiban wajib bayar bagi negara anggota.
• Jumlah iuran tersebut diberitakan 1 miliar dolar AS.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut iuran di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) akan digunakan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Sugiono menyebut Indonesia memutuskan berpartisipasi.

Iuran tersebut sejumlah 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun.

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi begini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugino di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Untuk itu, para anggota Dewan Perdamaian diminta berpartisipasi dalam biaya rekonstruksi tersebut. 

Jika membayar iuran, keuntungannya adalah menjadi anggota tetap.

"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ucap dia.

"Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap," tambahnya.

Sugiono menuturkan memang tidak ada kewajiban negara yang ikut Dewan Perdamaian membayar iuran. Dewan Perdamaian terbentuk untuk menciptakan perdamaian di Palestina.

"Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina," sebutnya.

Jumlah yang Sangat Mahal

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan terkait bergabungnya Indonesia dalam BoP.

Indonesia bergabung dengan BoP kata dia karena adanya ancaman kebaikan tarif dagang dari Presiden AS Donald Trump.

"Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung karena bila tidak Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya. Ini karena ada preseden di mana Presiden Prancis nyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Baca juga: TB Hasanuddin Sebut Keikutsertaan RI di Board of Peace Gaza Bertentangan Prinsip Bebas Aktif

Selain itu yang menjadi perhatian adalah kewajiban menyetor uang iuran 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun dari anggota BoP. Jumlah tersebut kata Hikmahanto sangatlah besar.

"Negara diundang oleh Trump tapi dipaksa untul membayar 1 miliar dolar AS. Jumlah ini sangat besar. Terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel dan untuk kemerdekaan Palestina," katanya.

Kemudian statuta Dewan Perdamaian tersebut tidak jelas, karena Trump merupakan pemilik suara tunggal. Dalam piagam BoP, status Donald Trump ada dua yakni selain sebagai Chairman juga sebagai Wakil dari pemerintah AS.