Kemendagri Minta Analisis Dampak Kebijakan di Daerah Manfaatkan Big Data
BSKDN Kementerian Dalam Negeri bersama Program SKALA menegaskan pentingnya pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi di daerah.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Wahyu Aji
Ringkasan Berita:
- Evaluasi pasca-implementasi jadi kunci kebijakan berdampak.
- Dorong kebijakan berbasis data dan bukti.
- Perkuat kapasitas daerah lewat policy brief.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Program SKALA menegaskan pentingnya pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi di daerah.
Evaluasi ini dinilai krusial agar kebijakan publik tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menekankan penguatan ex-post measurement menjadi fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari proses penyusunan dan implementasi, melainkan dari sejauh mana dampaknya dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
"Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting," ujar Yusharto.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA tahun 2025 yang digelar di Command Center BSKDN, Jakarta.
Kerangka tersebut, kata Yusharto diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan.
Selain itu, kolaborasi BSKDN–SKALA juga diarahkan pada pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi dengan pemanfaatan data resmi dan big data.
Yusharto menyebut, validitas data menjadi perhatian utama melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar pengambilan keputusan benar-benar berbasis data yang akurat.
Di sisi lain, penguatan kapasitas daerah juga dilakukan melalui sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar.
Panduan ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, hingga pemerintah daerah.
"Dalam pandangan kami, policy brief menjadi jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Sukses Diterapkan di Bantul, Sinjai, Surabaya, Review Program BSKDN Bakal Diperluas ke Daerah Lain
Ke depan, BSKDN berkomitmen mendorong replikasi policy brief dan inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA ke wilayah lain di luar cakupan program.
Baca tanpa iklan