Menko Yusril: Mayoritas Komite Reformasi Masih Ingin Polri Tetap di Bawah Presiden
Yusril ungkap mayoritas Tim Reformasi Polri ingin Polri tetap di bawah Presiden. Kapolri Listyo tegas menolak wacana Polri di bawah kementerian
Penulis:
Abdi Ryanda Shakti
Editor:
Eko Sutriyanto
Ringkasan Berita:
- Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkap mayoritas Tim Komite Reformasi Polri menghendaki Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan kementerian
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakan tegas terhadap wacana Polri di bawah kementerian dan menilai posisi saat ini sudah ideal
- Sikap tersebut ditegaskan dalam Raker Komisi III DPR yang menghasilkan delapan kesimpulan penguatan reformasi Polri.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkap keinginan Tim Komite Reformasi Polri terkait posisi Korps Bhayangkara yang belakangan menjadi perbincangan.
Yusril menyebut mayoritas tim Reformasi Polri ini masih menginginkan institusi Polri tetap berada di bawah Presiden bukan kementerian.
"Mayoritas sih sebenarnya bisa dikatakan di apa namanya, di komite itu tetap menghendaki struktur polisi itu seperti sekarang," kata Yusril kepada wartawan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Meski begitu, Yusril mengatakan keputusan akhir soal struktur atau posisi Polri itu merupakan kewenangan dari Presiden itu sendiri.
"Jadi ya seperti itu, komite kan menyampaikan laporan dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden," ucapnya.
"Tapi mengenai struktur itu hampir enggak ada, perbedaan signifikan ya, sebagian besar tetap menghendaki strukturnya itu adalah seperti sekarang, Kapolri itu bertanggung jawab kepada Presiden," sambungnya.
Baca juga: Soroti Kasus Pedagang Es Kue Jadul, Menko Yusril Minta Hormati dan Tindak Aparat Kalau Bersalah
Pernyataan Tegas Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan menolak usulan kedudukan Polri di bawah kementerian.
"Institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," tegas Listyo dalam Raker dengan Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026).
Menurut Listyo, posisi Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden adalah kedudukan yang ideal.
Kemudian, Listyo mengungkapkan bahwa ada pihak yang menawarkan dirinya untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Namun, dia menegaskan lebih memilih menjadi petani dibanding Polri berada di bawah kementerian.
"Jadi, kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA 'Pak mau enggak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'," ungkap Listyo.
"Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," lanjut dia.
Pernyataan Listyo tersebut langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh peserta rapat, termasuk Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
"Menyala ini menyala ini, Pak Kapolri," kata Habiburokhman.
Baca tanpa iklan