Ketua Komisi III DPR Tegaskan Kapolri Listyo Sigit Loyal 100 Persen kepada Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• Habiburokhman menegaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo loyal sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. 
• Habiburokhman membantah isu yang berkembang setelah Pilpres 2024 yang menyebut Kapolri tidak sejalan dengan Presiden Prabowo.
• Menurut Habiburokhman, tudingan tersebut sebelumnya dihembuskan oleh sejumlah tokoh politik yang berseberangan dengan Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo loyal sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Habiburokhman membantah isu yang berkembang setelah Pilpres 2024 yang menyebut Kapolri tidak sejalan dengan Presiden Prabowo.

“Saya bersaksi bahwa Kapolri Pak Listyo Sigit Prabowo loyal 100 persen kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Habiburokhman, kepada wartawan Kamis (29/1/2026).

Menurut Habiburokhman, tudingan tersebut sebelumnya dihembuskan oleh sejumlah tokoh politik yang berseberangan dengan Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Mereka, kata Habiburokhman, menggunakan dua alasan utama untuk membangun narasi tersebut.

“Belakangan ini ada beberapa tokoh yang pada tahun politik 2024 berseberangan dengan kami menghembuskan isu bahwa Kapolri tidak loyal kepada Presiden Prabowo. Mereka menyebut dua alasan,” katanya.

Baca juga: Lemkapi Dukung Sikap Tegas Kapolri di Hadapan Komisi III DPR: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Alasan pertama terkait pembentukan tim transformasi dan reformasi internal Polri, sebelum Presiden Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri.

Habiburokhman justru menilai langkah tersebut sebagai bentuk inisiatif positif dan loyalitas terhadap arah kebijakan presiden.

“Pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri pada 17 September 2025 justru merupakan bentuk loyalitas Pak Kapolri, yang merespons keinginan Pak Prabowo untuk mempercepat reformasi Polri,” ucapnya.

“Belum diperintah mungkin, Pak Kapolri sudah mengambil inisiatif yang sangat baik, yaitu membentuk tim reformasi internal. Ini inisiatif yang sangat-sangat baik,” lanjutnya.

Habiburokhman menjelaskan, setelah langkah internal tersebut, Presiden Prabowo kemudian membentuk tim percepatan reformasi Polri pada 7 November 2025.

Alasan kedua yang dipersoalkan, adalah sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. 

Habiburokhman menegaskan, sikap tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo.

“Sikap Pak Listyo Sigit yang menolak posisi Polri di bawah kementerian sudah sesuai dengan yang disampaikan tegas dan jelas oleh Pak Prabowo,” ucapnya.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Tegas Tolak Polisi di Bawah Kementerian: Lebih Baik Dicopot atau Jadi Petani