Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle kabinet Merah Putih kembali mencuat akhir-akhir ini.
• PDI Perjuangan (PDIP) hingga Golkar menyatakan, reshuffle Kabinet Merah Putih adalah kewenangan Presiden.
• Sejauh ini, Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet semasa kepemimpinannya sejak dilantik menjadi Presiden.

TRIBUNNEWS.COM - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto santer diperbincangkan. 

Sejauh ini, Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet semasa kepemimpinannya sejak dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024

Penelusuran Tribunnews, Prabowo melakukan perombakan pertama Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, diganti oleh Brian Yuliarto.

Lalu, Presiden melakukan reshuffle besar di lima kementerian pada September 2025.

Pada reshuffle ketiga, Prabowo melantik tiga menteri dan tiga wakil menteri pada bulan September 2025, 

Pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kini, rumor Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet kembali mencuat. Jika benar akan terjadi, maka Kepala Negara bakal merombak jajarannya sebanyak 5 kali.

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Prasetyo menyebut, pergantian sosok di Kabinet Merah Putih hanya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan setelah Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Isu reshuffle pun ditanggapi oleh sejumlah elite partai di Indonesia. Mulai dari PDIP, PSI, Golkar, PKB dan Demokrat. 

Kelima partai tersebut, kompak menghargai keputusan reshuffle Presiden. Sebab, hal itu, dinilai hak prerogatif presiden. 

Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Bantahan Istana Tak Tutup Opsi Reshuffle, 4 Klaster Menteri Terancam Dirombak

5 Partai Respons soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

1. PDIP 

Pihak PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan, reshuffle Kabinet Merah Putih adalah kewenangan Presiden Prabowo.

"Presiden yang punya hak prerogatif. Beliau (Prabowo Subianto-red) atur saja yang menurut paling baik," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, kepada Tribunnews.com, Kamis (29/1/2026).

Andreas menilai, wacana reshuffle hanyalah konsumsi di tingkat elite politik. Topik tersebut, dinilai tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Isu reshuffle ini isu elitis, PDI Perjuangan lebih tertarik untuk bicara isu kerakyatan," lanjut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Menurut Andreas, kini ada sejumlah persoalan nyata yang menjadi fokus utama partainya. Termasuk terkait kondisi ekonomi masyarakat.

2. PSI

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

Ali menyampaikan, keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden

"Sekali lagi kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, karena itu adalah kewenangan dari Bapak Presiden," kata Ahmad Ali kepada awak media di Arena Rakorwil DPW PSI Sulawesi Selatan, di Ballroom Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/1/2026).

Meski begitu, ketika ditanya jika kader PSI terkena reshuffle, Ali menanggapi santai.

"Tapi saya percaya semua kader-kader saya yang ada di kabinet adalah kader-kader terbaik yang dimiliki oleh PSI," kata Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu.

Menurutnya, seluruh kader PSI di kabinet, baik yang duduk sebagai menteri maupun wakil menteri telah bekerja sungguh-sungguh.

Sehingga, ia tidak khawatir dengan keberadaan kadernya di kabinet.

3. Golkar 

Begitu pun Partai Golongan Karya (Golkar) yang diketuai Bahlil Lahadalia. Ia menyerahkan semua keputusan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Menteri-menteri kan pembantu presiden, jangan membuat gerakan tambahan," ucap Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (28/1/2026), di Istana Presiden.

"Semua kita serahkan ke Bapak Presiden, apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden," tegasnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat, Istana: Yang Berubah Hanya Jabatan Thomas Djiwandono

4. PKB 

Isu reshuffle kabinet turut ditanggapi pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden.

"Kita serahkan Pak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, reshuffle ya. Oke. Cukup ya? Itu nanti, itu kan hak prerogatif Presiden," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

5. Demokrat

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Herman mengatakan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri berada di tangan Presiden. 

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sehingga untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi kewenangan presiden," ungkapnya. 

Diketahui, isu reshuffle menguat setelah Thomas Djiwandono yang menjabat Wakil Menteri Keuangan, disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut, memicu berbagai spekulasi hingga muncul isu perombakan kabinet.

Selain itu, terdapat sejumlah nama yang diisukan masuk dalam daftar reshuffle, di antaranya sebagai berikut:

• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ( Menko PMK), Pratikno
• Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono
• Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono
• Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari
• Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid
• Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai
• Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Rifqah, Fersianus Waku, Igman Ibrahim, Rizki Sandi Saputra, Malvyandie Haryadi)