Golkar soal Isu Reshuffle: Bisa Jadi Reshuffle soal Kinerja, Tapi Bisa Juga Tantangan ke Depan

Ringkasan Berita:

• Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, buka suara mengenai isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.
• Menurutnya keputusan untuk merombak susunan menteri sepenuhnya bergantung pada penilaian Prabowo.
• Sebagai pemimpin tertinggi, Presiden pasti memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh tim kerjanya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, buka suara mengenai isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sarmuji menegaskan, keputusan untuk merombak susunan menteri sepenuhnya bergantung pada penilaian Prabowo. 

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, PDIP: Hak Prerogatif Presiden, Prabowo Atur Saja

"Apakah perlu dilakukan reshuffle, murni atas dasar penilaian Presiden," kata Sarmuji kepada Tribunnews.com, Jumat (30/1/2026).

Menurut Sarmuji, sebagai pemimpin tertinggi, Presiden pasti memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh tim kerjanya.

"Presiden yang tahu mengenai kebutuhan tim untuk mencapai target yang diharapkan," ujarnya. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menjelaskan, alasan reshuffle tidak melulu soal evaluasi kinerja, melainkan bisa juga didasari oleh faktor strategi menghadapi tantangan ke depan.

"Bisa jadi reshuffle soal kinerja, tapi bisa juga soal tantangan ke depan yang membutuhkan tim yang berbeda. Jadi siapa pun anggota kabinet tidak akan lepas dari penilian Presiden," tegas Sarmuji. 

Rumor Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet tengah mencuat. Kabarnya ia melakukan reshuffle pada Februari 2026.

Terkait hal tersebut, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum mau mengungkapkan banyak. 

Ia hanya mengatakan bahwa perombakan kabinet memang terjadi karena Thomas Djiwandono kini menjadi Deputi Gubernur BI.

"Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (28/1/2026).

Presiden, kata Prasetyo, masih mengkaji sejumlah nama untuk mengisi kursi Wamenkeu yang kosong tersebut.

Terkait nama mantan Deputi Gubenur BI Juda Agung sebagai kandidat kuat Wamenkeu, Prasetyo belum mau berkomentar.