Wapres Gibran Bertolak ke Aceh Tamiang Setelah 2 Bulan Banjir Bandang Terjang Sumatra

Ringkasan Berita:

• Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jumat (30/1/2026).
• Gibran tercatat baru satu kali melakukan kunjungan resmi ke Kabupaten Aceh Tamiang sejak banjir bandang dan longsor akhir tahun 2025.
• Kunjungan Wapres ke Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan serta penanggulangan bencana akibat banjir dan longsor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jumat (30/1/2026). 

Gibran Bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Iskandar Muda, sebelum melanjutkan menggunakan Helikopter menuju Aceh Tamiang.

Baca juga: Ribuan Personel Dikerahkan Bersihkan Lumpur di Aceh Tamiang

Gibran tampak mengenakan pakaian safari lengan panjang didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.

Gibran tercatat baru satu kali melakukan kunjungan resmi ke Kabupaten Aceh Tamiang sejak banjir bandang dan longsor melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025.

Kunjungan Wapres ke Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan serta penanggulangan bencana akibat banjir dan longsor pada akhir November 2025.

Wilayah Aceh Tamiang termasuk yang paling berat dampak kerusakan akibat bencana tersebut.

Bencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang melanda 216 kampung di 12 kecamatan. 

Bencana tersebut telah menyebabkan 101 orang meninggal dunia dan 18 orang luka berat. 

Bencana juga  menyebabkan 298.839 jiwa terdampak yang 6.188 diantaranya mengungsi.

Bencana tersebut menyebabkan 37.888 ribu rumah rusak yang 20 ribu di antaranya membutuhkan hunian baru.

Selain itu terjangan banjir dan longsor juga menyebabkan 4 fasilitas kesehatan, 285 rumah ibadah, dan 489 fasilitas pendidikan rusak di Aceh Tamiang.

Pemerintah Aceh resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana dengan menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana selama 90 hari. 

Status transisi ini terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026.