Ringkasan Berita:

• PDIP mendorong pemerintah mencabut efisiensi anggaran Transfer ke Daerah agar dikembalikan sepenuhnya.
• Hal ini dinilai penting karena daerah harus siaga menghadapi cuaca ekstrem dan anomali iklim.
• PDIP juga mengusulkan efisiensi program lain untuk memperkuat anggaran kesiapsiagaan bencana daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mendorong agar efisiensi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) segera dicabut oleh pemerintah. 

Hal itu mengingat anomali iklim masih kerap terjadi di sejumlah kawasan sehingga pemerintah daerah harus siaga. 

"Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026). 

"Seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga, karena cuaca yang ekstrem seperti ini dialami hampir seluruh kabupaten kota dan semuanya harus bersiap-siap," sambungnya. 

Ia menegaskan, dukungan PDIP terhadap pencabutan efisiensi TKD tidak hanya sebatas pemulihan anggaran.

Namun juga mendorong adanya alokasi khusus bagi daerah untuk kesiapsiagaan bencana.

Deddy menilai, sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia harus selalu memiliki anggaran siaga untuk menghadapi kondisi darurat akibat anomali iklim dan cuaca ekstrem.

Ia bahkan menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memiliki ruang dilakukan efisiensi demi memperkuat kapasitas daerah.

Baca juga: Komite I DPD RI Soroti Penurunan Dana Transfer ke Daerah & Dampak Regulasi Baru bagi Otonomi Daerah

“Seperti MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya," tuturnya.

"Tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan-perlindungan di masa depan maupun untuk kegiatan-kegiatan edukasi kebencanaan,” pungkasnya.