TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, menghadiri forum sejarah internasional bertajuk Tachtig Jaar na de Revolusi: Een Gedeeld Verhaal di De Balie, Amsterdam, Rabu (6/5/2026) waktu setempat. 

Bonnie Triyana, terlibat debat sengit dengan peneliti sejarah Anne-Lot Hoek mengenai kolonialisme Belanda, dekolonisasi Indonesia, hingga persoalan kejahatan perang yang masih menjadi perdebatan dua negara.

Dalam forum tersebut, Bonnie langsung menolak pandangan bahwa dekolonisasi Indonesia baru dimulai pada 1945. 

Dia menilai proses itu sudah berlangsung sejak masa pendudukan Jepang pada 1942.

“Pemerintahan Jepang mendorong orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa itu juga sebahagian dari decolonialisasi, karena bahasa Indonesia tidak pernah diajarkan di sekolah. Ada bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia,” kata Bonnie, dalam keterangannya dikutip Jumat (8/5/2026).

Bonnie juga mengkritik narasi yang menyebut para tokoh nasionalis Indonesia sebagai kolaborator fasis karena bekerja sama dengan Jepang.

“Jika Anda baca Sutan Sahrir, dia bilang, sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda juga fasis. Pada Januari 1927, pemerintahan kolonial Belanda menciptakan kamp konsentrasi di Digul,” ucapnya.

Pernyataan Bonnie ditanggapi Anne-Lot Hoek yang mengaku kesulitan menemukan sumber-sumber perlawanan rakyat Indonesia dalam arsip kolonial Belanda, khususnya di Bali. 

Menurut Anne, banyak memoir kolonial masih melihat Indonesia dari sudut pandang romantik.

“Mereka tidak melihat kekosongan, mereka tidak melihat penolakan. Bahkan seseorang menulis di tahun 1980-an, masih di memoirnya, idea penolakan Indonesia adalah ide yang mengarut,” kata Anne.

Debat semakin tajam saat Bonnie memperkenalkan Museum Multatuli di Lebak sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia. 

Ia menilai kisah Sa’idjah dan Adinda merupakan gambaran nyata penderitaan rakyat akibat kolonialisme.

“Sa'idjah dan Adinda merupakan simbol kolonialisme. Mereka merupakan mangsa kolonialisme,” ujarnya.

Anne pun mengakui pentingnya sosok Multatuli dalam membuka kritik terhadap praktik kolonial Belanda, meski tokoh tersebut berasal dari sistem kolonial itu sendiri.

Perbedaan pandangan paling kuat muncul ketika diskusi membahas kekerasan dalam revolusi Indonesia. Anne menjelaskan bagaimana operasi militer Belanda di Bali berlangsung brutal setelah proklamasi kemerdekaan.