Ringkasan Berita:

• Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, menyoroti dinamika global yang penuh kontradiksi. 
• Ia mengkritik negara-negara besar yang kerap menggaungkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, namun justru melanggar prinsip-prinsip tersebut.
• Prabowo menyinggung banyaknya konflik dan tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia yang menewaskan ribuan perempuan, anak-anak, dan orang tua, tetapi tidak mendapat perhatian serius dari komunitas internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan atau taklimat pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya Presiden menyinggung  kondisi dinamika global. Presiden menyoroti sikap negara yang selalu melanggar prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang selama selalu mereka gaungkan.

"Kita dapat kesempatan hari ini melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi untuk hak asasi manusia unruk the rule of law mereka lah yang melanggar apa yang mereka ajarkan," kata Presiden.

Banyak konflik dan tragedi kemanusiaan di sejumlah belahan dunia yang memakan korban jiwa dalam jumlah yang besar, termasuk didalamnya, perempuan, anak-anak, dan orang tua. Tragedi tersebut tidak mendapatkan perhatian dari dunia internasional yang selama ini mengklaim sebagai penjaga nilai.

"Puluhan ribu wanita orang tua anak-anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam. Dimana hak asasi manusia? Dimana demokrasi yang mereka ajarkan?" katanya.

Oleh karena itu kata Presiden meminta  jajaran pemerintahan Indonesia untuk selalu waspada dan menjaga agar bangsa Indonesia tidak mudah dipecahkan belah.
Mantan Menteri Pertahanan tersebut mengatakan bahwa negara lain menganggap Indonesia sebagai negara yang mustahil dapat bersatu karena keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa.

“Saudara-saudara, kita dianggap the impossible nation, tetapi kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti situasi, yang memahami sejarah bangsa kita sendiri,” ujar Presiden.

Oleh karenanya Presiden meminta agar para kepala daerah untuk waspada dan bisa memahami situasi, salah satunya dengan memahami sejarah. Dengan memahami sejarah, maka Indonesia tidak akan bisa kembali melakukan kesalahan serupa. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan.