Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan keras dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026
• Prabowo Subianto menantang pihak yang menyukai dirinya untuk bertarung di Pemilu 2029 mendatang
• Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pimpinan-pimpinan BUMN terdahulu harus siap dipanggil Kejaksaan Agung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan keras dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menantang pihak yang menyukai dirinya untuk bertarung di Pemilu 2029 mendatang.

Baca juga: Prabowo Sindir Spanduk Ayam Goreng Beli Satu Gratis Satu: Kenapa Harus Besar Sih?

Selain itu, Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pimpinan-pimpinan BUMN terdahulu harus siap dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) jika terindikasi melakukan korupsi.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum pernyataan Presiden Prabowo Subianto:

Baca juga: Disentil Prabowo soal Sampah di Pantai Bali, Gubernur Koster: Itu Sampah Kiriman Musiman

Peringatkan Kelompok 'Perusuh'

Prabowo Subianto menyinggung aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi. 

Ia menyebut adanya indikasi campur tangan kekuatan asing di balik sejumlah gerakan tersebut.

Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin, namun tidak boleh berujung pada tindakan anarkis.

"Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo tapi kerusuhan. Kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov itu pidana. Saya tidak akan ragu-ragu," tegas Prabowo.

Ia bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian kelompok yang mendorong kerusuhan dikendalikan oleh pihak luar.

"Kelompok-kelompok ini saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing, yakin saya dan saya punya bukti," ujarnya.

Prabowo mengingatkan bahwa perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. 

Namun, ia meminta agar kontestasi dilakukan secara konstitusional, bukan melalui aksi yang merusak stabilitas.

"Kalau tidak suka dengan 2–3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka dengan Prabowo, silakan 2029 bertarung," kata dia.