RI Gabung 'Board of Peace' Jadi Kontroversi, Ini Penjelasan Relawan Prabowo
Board of Peace disebut bukan aliansi militer, bukan bentuk dukungan terhadap perang, dan bukan pula pengakuan atas pendudukan ilegal suatu wilayah.
Penulis:
willy Widianto
Editor:
Willem Jonata
Ringkasan Berita:
- Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari kebijakan diplomasi perdamaian Indonesia di tingkat global, bukan bentuk keberpihakan terhadap konflik atau negara tertentu
- Namun, hal itu menuai kritik dari publik
- Relawan Prabowo menilai isu tersebut sengaja dipelintir oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi menyesatkan yang seolah-olah Indonesia mendukung Israel
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Nasional Pasukan Bawah Tanah (PASBATA) Prabowo, David Febrian, menegaskan bahwa langkah Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dalam kerjasama Board of Peace bersama Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari kebijakan diplomasi perdamaian Indonesia di tingkat global, bukan bentuk keberpihakan terhadap konflik atau negara tertentu.
Ia menilai, isu tersebut sengaja dipelintir oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi menyesatkan yang seolah-olah Indonesia mendukung Israel.
Menurut David, pola semacam ini bukan hal baru dan kerap muncul setiap kali pemerintah mengambil langkah strategis di forum internasional.
Isu sensitif diangkat tanpa konteks utuh, lalu diarahkan untuk memancing emosi publik dan melemahkan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional.
Baca juga: Pemerintah akan Jelaskan ke MUI Soal Keikutsertaan Board of Peace
“Ini pola lama. Mereka memotong konteks, memainkan emosi publik, lalu menggiring opini seakan-akan negara ini berpihak pada penjajahan. Rakyat jangan dibodohi dengan cara-cara seperti ini,” tegas David Febrian, Senin (2/2/2026).
David menjelaskan, Board of Peace bukan aliansi militer, bukan bentuk dukungan terhadap perang, dan bukan pula pengakuan atas pendudukan ilegal suatu wilayah.
Kerja sama tersebut merupakan ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan, di mana Indonesia justru membawa nilai keadilan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan rakyat sipil ke dalam percaturan global.
Ia menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah.
Karena itu, setiap upaya menggiring opini yang menyebut Indonesia berpihak pada Israel dinilai sebagai rekayasa politik yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara.
“Kita tahu tujuan narasi ini untuk apa. Kita juga tahu siapa yang diuntungkan jika Indonesia tampak terisolasi, emosional, dan kehilangan arah diplomasi. Kepentingan bangsa tidak boleh dikorbankan demi ambisi politik segelintir orang,” ujarnya.
David menyebut, pola serangan yang dimainkan kelompok tertentu hampir selalu sama, yakni mengangkat isu sensitif tanpa konteks menyeluruh, menggiring opini seolah pemerintah berkhianat pada nilai-nilai bangsa, memanfaatkan sentimen agama dan kemanusiaan, serta mengejar keuntungan politik jangka pendek.
Menurutnya, Presiden Prabowo memilih jalur kepemimpinan aktif dengan tetap hadir di forum internasional, bukan sekadar melontarkan kritik dari luar.
Dengan berada di dalam forum global, Indonesia dapat menjaga posisi tawar, menyuarakan nilai moral, serta memastikan kepentingan nasional dan isu kemanusiaan termasuk Palestina tetap diperjuangkan secara konkret.
“Indonesia hadir bukan untuk membela perang, tetapi untuk menghentikan perang. Bukan untuk tunduk pada kekuatan besar, melainkan memastikan suara keadilan tidak dimonopoli pihak tertentu,” pungkasnya.
PASBATA pun mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan rasional serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi adu domba yang berpotensi melemahkan persatuan nasional dan merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.
(Tribunnews.com/ Willy Widianto)