Seskab Teddy Sebut Indonesia Belum Bayar Iuran Board of Peace

Ringkasan Berita:

• Seskab Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa keanggotaan di Board of Peace tidak bersifat tetap sehingga Indonesia sewaktu-waktu bisa menarik diri dari keanggotaan.
• Terkait iuran untuk Board of Peace sebesar 1 miliar dolar AS, Teddy menyebut uang itu akan digunakan untuk merekonstruksi Gaza, Palestina. 
• Teddy mengatakan, sampai saat ini, Indonesia belum membayar iuran tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo bertemu dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026).

Pada pertemuan itu, Prabowo menjelaskan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa keanggotaan di Board of Peace tidak bersifat tetap sehingga Indonesia sewaktu-waktu bisa menarik diri dari keanggotaan.

Kemudian, terkait iuran untuk Board of Peace sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp16,7 triliun, Teddy menyebut uang itu akan digunakan untuk merekonstruksi Gaza, Palestina. Iuran tersebut juga tidak bersifat wajib.

Jika membayar iuran, maka negara itu akan menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian. 

Teddy mengatakan, sampai saat ini, Indonesia belum membayar iuran tersebut.

"Saat ini Indonesia resmi bergabung (Board of Peace) bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan."

"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," ujar Teddy lewat unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (4/2/2026).

Ia menyatakan, keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian adalah untuk ikut serta mengurangi peperangan di Palestina.

"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," tuturnya.

Keterangan Menlu

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang akan dijadwalkan secara rutin.

“Yang bisa saya gambarkan bahwa pertemuan berlangsung secara terbuka. Materi-materi dijelaskan secara terbuka. Kemudian terjadi juga diskusi antara dua arah,” ujar Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu malam.

Baca juga: Indonesia Bakal Bayar Iuran Board of Peace, Eks Menlu RI Hassan Wirajuda: untuk Bantu Palestina

Menurut Sugiono, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Forum ini digelar untuk menjelaskan sekaligus mendiskusikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.