Ringkasan Berita:

• Pemuda Katolik luncurkan Sekolah Politik & Demokrasi (Politiku).
• Program ini digagas sebagai wadah kaderisasi politik bagi orang muda Katolik sekaligus tindak lanjut Sidang Agung Gereja Katolik, untuk menyiapkan partisipasi aktif menyongsong Pemilu 2029.
• Meski Gen Z dan milenial menguasai lebih dari separuh suara pemilih, partisipasi politik formal dinilai rendah. 
• Politiku hadir membekali kader dengan literasi politik agar tidak sekadar jadi “penonton”.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma menegaskan bahwa organisasi harus mengambil peran sebagai jembatan aksi orkestrasi yang profesional.

Dia menyebut, inisiatif strategis ini hadir sebagai tindak lanjut terhadap hasil Sidang Agung Gereja Katolik serta menjadi ruang kaderisasi bagi orang muda Katolik untuk menyongsong Pemilu 2029.

Hal itu disampaikannya saat meluncurkan Sekolah Politik & Demokrasi Batch 1 (Politiku) melalui Seminar Nasional dan Kick Off yang digelar oleh Pemuda Katolik Komda Jawa Timur di Malang pada 7-8 Februari 2026, mendatang.

"Saat ini, Indonesia berada pada situasi tantangan strategis di mana Generasi Z dan Milenial menguasai 52-55 persen suara nasional. Namun, kita menghadapi paradoks partisipasi, anak muda sangat peduli pada isu sosial tetapi cenderung apatis terhadap politik formal salah satunya karena hambatan pragmatisme dan politik uang, serta lebih memilih untuk menjadi suporter dari luar lapangan,” ujar Gusma, Jumat (6/2/2026).

Gusma menambahkan bahwa Sekolah Politik ini adalah model intervensi untuk mengisi kekosongan pendidikan politik berkelanjutan. 

Dia menyebut, Pemuda Katolik tidak ingin hanya menjadi objek kampanye. Tetapi, melalui ekosistem Politiku, pihaknya membekali kader dengan navigasi politik dan kecakapan teknokratis agar mampu bergerak 'dari altar ke pasar'. 

“Kita harus memastikan politik dijalankan secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar kekuasaan," tegasnya.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, RD. Yohanes Kurnianto Jeharut. 

Ia menegaskan bahwa kaum awam Katolik memiliki panggilan khas untuk terlibat aktif dalam tata dunia dan dinamika kebangsaan. 

Menurutnya, setelah delapan dekade kemerdekaan, Indonesia patut bersyukur atas kemajuan demokrasi secara prosedural, namun masih memiliki pekerjaan rumah besar pada aspek substansial demokrasi.

“Kaum muda merupakan hadiah demografi yang menentukan masa depan bangsa dan kualitas demokrasi ke depan. Karena itu, penyelenggaraan Sekolah Politik dan Demokrasi Pemuda Katolik dipandang sebagai kontribusi nyata dalam pendidikan politik warga. Inisiatif ini diharapkan menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat demokrasi Indonesia agar semakin berkualitas, inklusif, dan berkeadaban” kata RD. Yohanes Kurnianto Jeharut.

Sejalan dengan itu, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik, Edi Murdani Sutrisno Silaban menyampaikan melalui tema ‘Bergerak dari Altar ke Pasar’, dirinya ingin menegaskan bahwa spiritualitas kader harus hadir dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat. 

Terlebih, ini merupakan tindak lanjut amanat Rakernas dan Rapimnas 2025. 

“Karena itu, Bidang Politik dan Kepemiluan memastikan nilai moral dan etika publik benar-benar menjadi kompas kader saat terlibat maupun mengawal proses demokrasi di ruang publik,” tandasnya.