Ringkasan Berita:

• KPU RI untuk pertama kalinya akan memperlihatkan salinan resmi ijazah Joko Widod
• Salinan ijazah yang akan diperlihatkan KPU adalah yang diajukan Jokowi saat mencalonkan presiden RI pada 2014 dan 2019
• Majelis KIP menyatakan bahwa salinan ijazah Jokowi untuk pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 sebagai informasi yang terbuka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor yang sudah diterima oleh pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diunggah di media sosial pribadinya.

"Nah untuk itu ya sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, saya memutuskan membagikan ini (dokumen ijazah Jokowi) di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya," kata Bonatua di kawasan Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bonatua ingin publik dapat melihat salinan yang didapat langsung dari lembaga resmi, kemudian bersama-sama berdiskusi.

Ia juga menegaskan jika berdiskusi menggunakan dokumen yang belum jelas asal usulnya, dikhawatirkan terdapat elemen-elemen di dalam ijazah yang telah diubah.

"Mari kita berdiskusi seluruh Indonesia, kita jadikan ini diskursus publik. Semua, kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti tapi jangan sembarangan tuduh seperti," tuturnya.

Sebagai informasi, setelah menerima salinan dari KPU RI, Bonatua dan tim akan meminta salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta.

Untuk nantinya disandingkan kemudian diteliti.

Bonatua yakin data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya.

"Kalau informasi ini sudah benar, tidak perlu lagi uji lab, tak perlu lagi uji dokumen forensik," pungkasnya.

Sebelumnya, Bonatua sudah pernah menerima salinan ijazah Jokowi tapi dengan sejumlah elemen yang dirahasiakan.

Maka dari itu dia menggugat KPU ke KIP.

Hasilnya, KIP telah memutuskan sengketa mengabulkan gugatan Bonatua.

"Amar putusan, memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pendaftaran Presiden RI 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," kata Ketua Majelis Komisioner, Handoko Agung Saputro di Ruang Sidang 2 KIP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

KIP memerintahkan KPU untuk memberikan sejumlah informasi yang diminta Bonatua.

Adapun dalam permohonannya Bonatua meminta KPU mempublikasikan salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.