Ringkasan Berita:

• Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai partai-partai koalisi sebaiknya memprioritaskan kesuksesan program pemerintahan Prabowo saat ini.
• Bukan sibuk membahas kontestasi Pilpres 2029 yang dinilai masih terlalu dini.
• Raja Juli menegaskan penentuan calon wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo sebagai pimpinan tertinggi koalisi, dengan mempertimbangkan kenyamanan kerja dan penerimaan publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni merespons wacana Partai Amanat Nasional (PAN) yang membuka peluang mengusung Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Raja Juli menegaskan fokus utama partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini semestinya tidak terpecah oleh wacana kontestasi lima tahunan mendatang.

Dia mengingatkan pentingnya konsolidasi internal untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan optimal.

“Bagi PSI hari-hari ini anggota koalisi hedaknya menyibukan diri mensukseskan program-program Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting semua kompak dulu sukseskan program Pak Prabowo," katanya kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Raja Juli menekankan, keberhasilan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh seluruh partai pendukung.

Menurutnya, soliditas koalisi menjadi kunci agar agenda-agenda strategis pemerintahan dapat terealisasi.

Terkait penentuan calon wakil presiden pada Pilpres 2029, Menteri Kehutanan itu berpandangan, pembahasan tersebut masih terlalu dini.

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan politik itu kepada Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi koalisi.

“Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029 kita serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita," tegas Raja Juli.

Raja Juli juga mengingatkan posisi Prabowo sebagai figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya kelak.

Dia menyebut keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan kerja serta penerimaan publik.

“Biar pemimipin tertinggi, bos kita yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat," ungkapnya.

Terkait langkah PAN, Raja Juli menilai, sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik koalisi.

Menurutnya, setiap partai memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan aspirasi politik masing-masing.