Susno Ungkap Prabowo Punya Daftar Nama Jenderal yang 'Main' Tambang Ilegal: Tapi Beliau Masih Baik

Karena hal ini, Susno lantas mengingatkan kepada teman-temannya yang masih aktif hingga yang sudah pensiun, agar tidak terjerumus kepada hal-hal seperti ini.

"Jadi kesempatan ini kepada teman-teman saya walaupun yang masih aktif kita atau yang sudah pensiun, sudahlah, kita sudah waktunya (berhenti), mumpung presiden kita serius untuk mendharma baktikan jiwa raganya pada negara," ucapnya.

"Sampai beliau katakan, 'saya ini sudah 75 loh buat apalagi kalau bukan untuk negara dan bangsa'. Nah, kalau beliau sudah gitu mestinya kita-kita ini yang sudah pensiun ya jangan-janganlah masuk ke situ," imbuh Susno.

Prabowo Tutup 1.000 Tambang Ilegal

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menegaskan komitmennya untuk menertibkan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia.

Prabowo pun memperingatkan setiap pihak yang membekingi tambang ilegal, tidak terkecuali para jenderal dari TNI dan Polri.

Dia mengatakan penertiban ini tidak akan pandang bulu demi rakyat Indonesia.

Kemudian, dalam pidato World Economic Forum di Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu, Prabowo mengatakan sejauh ini pemerintah sudah menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.

"Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujarnya.

Prabowo juga mengatakan dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang ilegal. 

Bahkan, kata Prabowo, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung. 

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” jelas Prabowo.

Prabowo pun menegaskan tidak akan mundur dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia. 

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Rifqah)