Catatan DPR RI Soal Rencana Pengiriman TNI untuk Dewan Perdamaian di Gaza

Tayang: Rabu, 11 Februari 2026 01:02 WIB

Penulis: Wahyu Gilang Putranto

Editor: Bobby Wiratama

Ringkasan Berita:

DPR RI dukung rencana pengiriman TNI ke Gaza dengan catatan jumlah pasukan.

Pengiriman TNI dinilai selaras amanat UUD 1945 dan dukungan kemerdekaan Palestina.

TNI dan Kemenhan menyatakan kesiapan pasukan sambil menunggu keputusan dan koordinasi.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memberikan tanggapan mengenai rencana pengiriman pasukan TNI untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Utut mengatakan rencana ini adalah bagian dari misi penjaga perdamaian (peacekeeping forces) untuk mempercepat pemulihan wilayah Gaza, Palestina.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan DPR memberi catatan supaya jumlah pasukan yang dikirim tidak terlalu besar.

“Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu. Teman-teman di Kementerian Pertahanan sudah punya ukuran,” kata Utut di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pengiriman TNI ke Gaza sudah melalui sejumlah pembahasan.

Termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan menteri luar negeri, tokoh, dan ilmuwan di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Utut menambahkan, pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam peran Indonesia menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Ia juga menegaskan sikap politik Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Hampir semua partai, termasuk partai kami, menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak mereka,” ujarnya.

Tetapi, Ia tetap menekankan bahwa presiden juga menyampaikan pandangan penting terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel.

RUU TNI - Ketua Komisi I DPR-RI, Utut Adianto, usai menghadiri sidang uji formil UU No. 3 Tahun 2025 yang digelar di Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Senin (23/06/2025). — **UTUT ADIANTO** - Ketua Komisi I DPR-RI, Utut Adianto di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin (23/6/2025). (Tribun/Grace Sanny Vania)

“Bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two state solution,” kata Utut.

Ia pun menilai, upaya tersebut membutuhkan kepemimpinan global dan kompromi politik yang realistis.

“Ini adalah titik kompromi yang paling memungkinkan. Tidak bisa sebebas dan semau yang kita inginkan,” tambahnya.

Kata TNI AD

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara soal rencana pengiriman pasukan TNI sebagai bagian Dewan Perdamaian.