"Memang ada itu (reshuffle)?" tanya Pigai.

Dia mengatakan Mensesneg Prasetyo Hadi sudah menegaskan bahwa tidak ada reshuffle kabinet.

"Kalau Mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada," kata Pigai.

Dia mengatakan bahwa pernyataan tersebut sahih karena menyangkut integritas pemerintah.

"Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati pernyataan dari pemimpin negara. Kalau penyimpin negara keluarga pernyataan itu harus dihormati juga," jelasnya.

Tak hanya dia, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah yang dikabarkan akan terkena reshuffle juga mengaku tidak tahu isu tersebut.

Dia mengaku tidak tahu nantinya akan direposisi menjadi Kepala Badan Perumahan Rakyat.

Ia hanya mengatakan bahwa reshuffle merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto.

"Saya nggak tau," ujar Fahri saat menjawab akan direposisi dari Wamen PKP.

Respons Istana

Istana melalui  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi usai  konferensi pers pengumuman insentif lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). 

"Enggak ada reshuffle. Enggak ada," tutur Prasetyo. 

Pemerintah kata Prasetyo saat ini sedang fokus bekerja keras, salah satunya dalam persiapan menghadapi bulan suci Ramadan dan juga perayaan hari raya Lebaran. Misalnya membantu kelancaran masyarakat dalam menghadapi mudik.

"Kemudian juga kita ingin memperingan saudara-saudara kita yang dalam rangka puasa dan lebaran biasanya bersilaturahmi, mudik untuk pulang kampung," kata Prasetyo.

Sejumlah stimulus diberikan pemerintah mulai dari diskon angkutan transportasi kereta api, pesawat, penyeberangan, dan lainnya. Selain itu ada juga insentif berupa penerapan work from anywhere (WFA) agar mobilitas masyarakat optimal.

Tidak hanya itu pemerintah juga memberi bantuan pangan 10 kg beras dan 2 kg minyak goreng selama dua bulan untuk 35,04 juta penerima manfaat. 

"Harapan kita dengan seperti itu maka ekonomi akan tumbuh. Ekonomi akan Bergerak pada triwulan pertama," pungkasnya.