Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menerapkan pendekatan Big Bang dan Big Push sebagai strategi utama dalam kebijakan Prabowonomics untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia
• Pendekatan tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang berfokus pada pembangunan manusia serta penguatan ekonomi kerakyatan
• Program-program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam menjawab persoalan kemiskinan multidimensi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adidaya Institute menilai Presiden Prabowo Subianto menerapkan pendekatan Big Bang dan Big Push sebagai strategi utama dalam kebijakan Prabowonomics untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Pendekatan tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang berfokus pada pembangunan manusia serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Baca juga: Dewan Ekonomi Nasional Dukung Prabowonomics karena Utamakan Rakyat, Singgung Industri Tembakau

Meski merujuk pada kerangka pemikiran ekonomi pembangunan yang pernah diperkenalkan Jeffrey Sachs, Adidaya Institute menegaskan pijakan kebijakan Presiden Prabowo tetap berlandaskan konstitusi UUD 1945.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya, negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ujar Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: Prabowonomics di WEF Davos, Akademisi: Pesan untuk Global Soal Arah Strategis Indonesia

Menurut Bram, Presiden Prabowo merancang sejumlah program prioritas sebagai satu paket kebijakan terintegrasi untuk memutus kemiskinan secara komprehensif. Program-program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam menjawab persoalan kemiskinan multidimensi.

“Tujuh program prioritas—Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan—bukanlah ‘tumpukan program terpisah’. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” kata dia.

Bram memandang kerangka kebijakan tersebut sejalan dengan evolusi pemikiran Jeffrey Sachs, dari konsep reformasi cepat atau big bang menuju big push dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

Dalam pendekatan ini, negara hadir kuat sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor layanan dasar.

“Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambung Bram.

Namun, Bram mengingatkan bahwa kebijakan berskala besar selalu bergantung pada kesiapan dan kinerja birokrasi. Keberhasilan program, menurutnya, tidak ditentukan oleh seremoni politik, melainkan oleh kualitas eksekusi di lapangan.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” ujar dia.

Adidaya Institute menilai evaluasi kebijakan tidak cukup hanya dengan wacana reshuffle kabinet, melainkan perlu dilakukan reshuffle eksekusi. 

Hal ini mencakup perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, hingga sistem audit dan respons keluhan yang cepat.

Sebagai bentuk pengawalan publik, dia menawarkan mekanisme Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan enam indikator utama, yakni komando dan koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, satu data dan dashboard publik, pengadaan-logistik-biaya satuan, kesiapan SDM garis depan, serta pengawasan dan respons keluhan.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara ‘big push yang berhasil’ dan ‘big push yang mengecewakan’ selalu sama: disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur Bram.