Instruksi Keras Partai Golkar: Kader Dilarang Kritik Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ringkasan Berita:

• Berikut arahan partai Golkar
• 1. Jangan menyerang kebijakan Presiden/Wakil Presiden.
• 2. Jangan menyerang sesama kawan koalisi.
• 3. Jangan menyoal kebijakan yang sudah diputuskan negara dan sedang berjalan
• 4. Jangan mengubah keputusan yang sudah disepakati koalisi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan garis politik fraksinya dengan meminta seluruh anggota menjaga kedisiplinan serta loyalitas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui penerapan empat fatsun atau etika politik.

Baca juga: Profil Adies Kadir, Politisi Partai Golkar yang Disetujui DPR Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum tasyakuran peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026) yang sekaligus menjadi ajang konsolidasi internal guna memastikan soliditas dukungan partai terhadap program prioritas pemerintah, termasuk agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Prabowo-Gibran.

Dalam sambutannya, Sarmuji menekankan bahwa sebagai partai yang berada dalam koalisi pendukung pemerintah, Fraksi Partai Golkar wajib memastikan seluruh langkah politiknya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ia menyebut dukungan terhadap agenda pemerintahan menjadi tanggung jawab politik yang harus dijaga demi stabilitas pemerintahan serta keberlanjutan program pembangunan.

"Seluruh kebijakan fraksi Partai Golkar harus mendukung Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Sarmuji.

Selain menekankan dukungan terhadap pemerintah, Sekjen Partai Golkar ini juga menyampaikan fatsun kedua yang berisi larangan menyerang sesama partai dalam koalisi. Ia menyoroti posisi strategis Partai Golkar yang saat ini menempatkan sejumlah kadernya di jajaran pemerintahan, mulai dari delapan menteri, tiga wakil menteri, hingga satu Gubernur Lemhannas.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam koalisi merupakan hal wajar, namun harus diselesaikan melalui komunikasi internal sebelum dibahas dalam forum resmi agar tidak memicu konflik terbuka.

"Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan diantara kawan sendiri, tolong kasih masukan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk," katanya.

Fatsun ketiga yang disampaikan menekankan larangan mempersoalkan kebijakan negara yang sudah diputuskan dan sedang berjalan. Sarmuji mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang perlu didukung melalui penyempurnaan, bukan kritik terbuka.

Ia menilai jika terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program, kader Golkar seharusnya memberikan masukan konstruktif kepada kementerian terkait agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Baca juga: Jabatan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya di Partai Golkar

"Taruhlah misalkan tentang program Makan Bergizi Gratis. Taruhlah ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan yang itu disampaikan kepada menteri terkait dan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan konsep Makan Bergizi Gratis," tegasnya.

Sementara itu, fatsun keempat menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap keputusan yang telah disepakati dalam koalisi pemerintahan. Sarmuji menilai konsistensi terhadap kesepakatan politik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan soliditas koalisi.

Ia juga menyebut empat fatsun politik tersebut dapat dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi sebagai bagian dari penguatan komunikasi antarpartai koalisi.

"Jadi Mas Bambang Haryadi, kita sudah menyusun fatsun politik melalui empat fatsun Fraksi Partai Golkar. Jadi nanti bisa dilaporkan juga ke Pak Presiden," ujarnya.