Ringkasan Berita:

• Partai Golkar mengusulkan agar gabungan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikukuhkan menjadi koalisi permanen.
• Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyampaikan hal ini dalam acara HUT ke-58 Fraksi Golkar di Senayan, Jakarta.
• Ia mengingatkan legislator Golkar untuk mematuhi fatsun politik sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar kembali mengusulkan gabungan partai politik pendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikukuhkan menjadi koalisi permanen. 

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, dalam acara tasyakuran peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Sarmuji mengingatkan legislator Golkar agar mematuhi fatsun politik sebagai pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus mendukung astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong sebenarnya agar terjadi koalisi permanen," kata Sarmuji. 

Menurut Sarmuji, usulan ini sejalan dengan deklarasi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia agar hubungan antar-fraksi pendukung pemerintah tidak bersifat sementara.

"Supaya hubungan antar fraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer," ucapnya. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menyadari bahwa dalam perjalanan pemerintahan, tidak semua kebijakan akan langsung disukai oleh masyarakat. 

Namun, sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar berkewajiban untuk tetap mendukung kebijakan tersebut, terutama yang memiliki manfaat jangka panjang.

"Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah," ungkap Sarmuji.