Rapat Perdana BoP Segera Digelar, Guru Besar UI: Jangan Sampai Prabowo Senyum ke Netanyahu, Bahaya

Ringkasan Berita:

• Guru besar UI menyoroti rapat perdana BoP tersebut, karena Prabowo akan bertemu dengan Netanyahu dalam forum yang sama
• Guru besar UI mewanti-wanti Prabowo jangan sampai tersenyum dan peluk-pelukan dengan Netanyahu
• Hikmahanto pun menekankan, hal yang perlu dipertimbangkan Prabowo adalah respons rakyat Indonesia terkait hal ini
• Prabowo akan sulit memengaruhi Trump untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Guru besar Hubungan Internasioanl (HI) Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto agar tidak berinteraksi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat bertemu pada rapat perdana Board of Peace (BoP) yang rencananya akan digelar 19 Februari 2026 mendatang.

Prabowo sebelumnya telah menerima undangan rapat perdana BoP bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tersebut dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Presiden akan hadir.

Israel sendiri diketahui baru resmi bergabung BoP pada Rabu (11/2/2026) lalu, menyusul Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung.

Oleh karena itu, Hikmahanto menyoroti rapat perdana BoP tersebut, karena Prabowo akan bertemu dengan Netanyahu dalam forum yang sama.

"Nanti tanggal 19 Februari kan ada pertemuan BoP pertama, itu mungkin Pak Presiden harus salaman dulu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Masalahnya harus dihitung ini, konstituen kita di Indonesia bisa menerima ini atau tidak," ungkapnya, Jumat (13/2/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Jangan sampai Bapak Presiden tersenyum, peluk-pelukan, nah itu berbahaya, menurut saya. Kalau harus ketemu, datar saja, kalau bisa dihindari, hindari," tegas Hikmahanto.

Hikmahanto pun menekankan, hal yang perlu dipertimbangkan Prabowo adalah respons rakyat Indonesia terkait hal ini.

"Yang Bapak Presiden harus perhitungkan, tidak kemudian cerita tentang bagaimana peran Indonesia dalam memerdekakan Palestina, tetapi penting juga, apakah tindakan dari Bapak Presiden bisa diterima oleh rakyat, tidak cukup dengan DPR saja, kalau Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja dikompakin, tetapi kalau rakyat tunggu dulu," paparnya.

Menurut Hikmahanto, Prabowo akan sulit memengaruhi Trump untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, meskipun BoP ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.

Sebab, kata Hikmahanto, Netanyahu beberapa waktu lalu telah menegaskan bahwa Israel yang disebutnya sebagai penguasa Gaza, tidak akan membiarkan Palestina merdeka di atas tanah Gaza.

"Menurut saya, sulit sekali Bapak Presiden mau berfungsi sebagai kuda trojan, masuk di BoP untuk memengaruhi, memberi warna."

Baca juga: Israel Gabung Board of Peace Susul Indonesia, Guru Besar UI: Solusi Dua Negara Tak Akan Terwujud

"Karena apa? Israel, Perdana Menteri Netanyahu, kira-kira dua minggu lalu sudah menyatakan 'jangan pernah bermimpi untuk adanya negara Palestina merdeka di Gaza'," ucap Hikmahanto.

Sebelumnya, Indonesia menyatakan siap keluar dari BoP jika prinsip dalam BoP bertentangan dengan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengatakan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu dari BoP, apalagi sejauh ini Indonesia diketahui belum membayar dana sebesar 1 miliar dolar AS atau berkisar Rp16,8 Triliun yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP.

Diketahui, Dewan eksekutif organisasi yang akan dipimpin langsung oleh Trump ini beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia yang anggota disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap.