Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Dewan Perdamaian (BoP) di AS, 19 Februari 2026. 
• Kehadiran ini dinilai krusial untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam perdamaian Palestina sekaligus membuka ruang negosiasi batasan pelibatan TNI di misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza. 
• Pengamat militer Anton Aliabbas menilai langkah ini penting agar TNI fokus pada misi kemanusiaan, bukan demiliterisasi, serta memitigasi risiko tuduhan keberpihakan di wilayah konflik.

TRIBUNNEWS.COM - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026, dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia.

Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai forum tersebut memberi ruang bagi Prabowo untuk bernegosiasi langsung mengenai batasan pelibatan TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Kementerian Luar Negeri menegaskan, kehadiran Presiden merupakan wujud komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja BoP. Salah satu isu utama adalah rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza di bawah bendera ISF.

Anton menilai langkah Prabowo krusial untuk memastikan posisi Indonesia dalam misi tersebut. Ia mencatat, Indonesia menjadi satu dari dua negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan, dengan jumlah 5.000–8.000 personel. Namun, aturan main ISF masih belum jelas.

Menurut Anton, Resolusi 2803 menugaskan ISF untuk memastikan demiliterisasi, termasuk pelucutan senjata dan penarikan mundur tentara Israel dari Gaza.

Meski begitu, TNI disiapkan lebih untuk misi kemanusiaan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan prajurit dari korps zeni dan kesehatan.

“Oleh karena itu, dengan hadir dalam KTT BoP, Presiden Prabowo memiliki ruang untuk bernegosiasi langsung terkait batasan pelibatan TNI dalam ISF,” ujar Anton.

Ia menekankan, improvisasi misi TNI hanya bisa dilakukan jika Indonesia terlibat sejak awal dalam penyusunan aturan ISF.

Hal ini penting untuk mencegah TNI terjebak dalam situasi fait accompli saat bertugas di Gaza. Apalagi, belum banyak negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan ke misi ISF.

Risiko Besar

Anton menilai pelibatan TNI dalam ISF memiliki risiko besar, terutama karena penempatan pasukan di Gaza sarat nilai politis.

“Di satu sisi, TNI bisa dituduh berpihak pada Israel jika bertugas di zona hijau yang dikuasai IDF. Di sisi lain, TNI juga bisa dituduh berpihak pada Hamas jika bertugas di zona merah, wilayah dengan perlawanan kuat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan TNI kali ini berbeda dengan misi perdamaian di bawah bendera PBB.

Tanpa mandat PBB, misi ISF akan menjadi pengalaman baru bagi prajurit TNI, mulai dari pelatihan hingga pelaksanaan tugas di Gaza.

Karena itu, menjaga agar TNI tidak terlibat dalam proses demiliterisasi menjadi kunci, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Komunikasi dengan Hamas

Anton menekankan, kehadiran militer asing di wilayah konflik tetap membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Meski tidak menjamin keselamatan, hal itu setidaknya memberi pemahaman tentang peran militer asing.