Ringkasan Berita:

• Golkar dorong koalisi permanen, solid tanpa jeda
• PDIP pilih penyeimbang, koalisi dengan rakyat
• Pengamat ingatkan risiko demokrasi melemah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Partai Golkar mendorong pembentukan koalisi permanen untuk menopang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, PDI Perjuangan (PDIP) mengambil sikap berbeda: bagi mereka koalisi permanen adalah bersama rakyat—bukan antar-elite partai.

Gagasan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam tasyakuran HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

“Seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus mendukung astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong sebenarnya agar terjadi koalisi permanen,” ujarnya.

Menurut Sarmuji, usulan itu sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar koalisi tidak bersifat “on-off”.

“Koalisi yang ada sekarang kita dorong menjadi koalisi permanen—dalam suka dan duka, dalam kebijakan yang populer maupun tidak populer,” katanya.

Peta Dukungan Politik

Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini ditopang tujuh partai parlemen: Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan Partai NasDem—membentuk mayoritas di DPR.

Di luar parlemen, dukungan juga datang dari PPP, PSI, Perindo, Gelora, PBB, Partai Garuda, PRIMA, dan PKN.

Sementara itu, PDIP merupakan partai parlemen yang mengusung pasangan calon pada Pilpres 2024 dan kalah dari Prabowo-Gibran.

Partai politik yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan.

Sikap tersebut diputuskan dalam Rakernas V tahun 2024 dan ditegaskan kembali pada Januari 2026: PDIP bukan bagian dari koalisi maupun oposisi formal.

Baca juga: PDIP Sepakat Usul Abraham Samad & Jokowi soal KPK Kembali ke UU Lama, Dorong Penyidik Independen

PDIP: Kedaulatan di Tangan Rakyat

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan kerja sama utama partainya bukan antar-elite, melainkan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

“Kalau bagi PDI Perjuangan kan koalisi permanen itu dengan rakyat,” ujar Hasto saat ditemui di sela acara Soekarno Run di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Ia menekankan sistem politik Indonesia pasca-jatuhnya rezim Soeharto mengembalikan makna kekuasaan kepada rakyat.

“Sistem politik kita pasca-jatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan,” tegasnya.

Meski memilih fokus di akar rumput, PDIP tidak mempersoalkan jika partai lain menggagas kerja sama permanen.