Ringkasan Berita:

• Indonesia mendapat posisi Wakil Komandan ISF. Namun Prabowo Subianto masih akan menyeleksi perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbaik untuk mengisi jabatan tersebut.
• Pengamat militer Anton Aliabbas dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) menilai posisi ini prestisius karena memberi Indonesia pengaruh langsung terhadap arah dan operasi misi ISF.
• Jabatan ini juga dinilai selaras dengan peran Indonesia di forum Board of Peace untuk mendorong perdamaian Palestina.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komandan International Stabilization Force (ISF) Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyatakan Indonesia telah menerima posisi sebagai Wakil Komandan ISF.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan masih akan mencari perwira tinggi TNI yang bagus untuk mengisi posisi tersebut.

Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI belum bersuara terkait sosok kandidat untuk menjadi Wakil Komandan ISF.

Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas memandang posisi Wakil Komandan ISF jelas merupakan sebuah jabatan yang prestisius. 

Menurut dia, dengan menduduki jabatan Wakil Komandan, Indonesia dapat ikut memengaruhi arah misi yang akan dilakukan ISF, bahkan pada level operasional. 

Menurutnya harus diakui, kontribusi Indonesia terhadap misi perdamaian PBB sudah cukup banyak, sejak tahun 1957. 

Akan tetapi, menurut dia, tidak banyak posisi pemimpin yang dapat diraih dalam beragam misi tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya, posisi wakil komandan ISF ini dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan internasional terhadap jejak peran dan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian. 

Selain itu, menurut Anton, posisi Wakil Komandan ISF tersebut sebenarnya juga sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace, bahwa Indonesia ikut berperan aktif dalam mendorong perdamaian di Palestina.

Sebab dengan begitu, sambung Anton, Indonesia dapat bisa memantau dan memengaruhi secara langsung operasional ISF di Jalur Gaza. 

Terlebih, kata dia, kritik dari publik domestik terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP juga cukup tinggi. 

"Oleh karena itu, sosok yang disiapkan mengisi pos Wakil Komandan ISF haruslah diseleksi secara serius," kata Anton saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (20/2/2026).

"Hal ini mengingat, kemampuan dan kompetensi dari perwira yang ditunjuk akan menentukan kesuksesan dari realisasi tujuan, kepentingan dan ekspektasi publik terkait keterlibatan kita di BoP dan ISF," imbuhnya.

Apalagi, kata dia, ISF memiliki tantangan tersendiri yakni tidak mendapat mandat PBB, selayaknya misi perdamaian yang pernah TNI ikuti.

3 Kriteria