Warga Jateng 'Geruduk' Instagram Ahmad Luthfi, Protes Pajak Naik Jalan Tetap Rusak

Ringkasan Berita:

• Warga Jawa Tengah melemparkan kritik tajam kepada Gubernur Ahmad Luthfi imbas kenaikan pajak kendaraan bermotor tak sebanding dengan fasilitas jalanan yang rusak
• Bahkan, sempat muncul gelombang penolakan warga Jawa Tengah untuk melakukan pembayaran pajak
• Melalui aku media sosial Ahmad Luthfi, warga meminta agar pemerintah daerah menurunkan tarif pajak, bahkan mendesak penghapusan opsen pajak kendaraan bermotor

TRIBUNNEWS.COM - Akun Instagram resmi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, ramai diserbu komentar warganet.

Sejumlah warga Jawa Tengah melayangkan kritik tajam terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dianggap tak berimbang dengan fasilitas yang didapatkan.

Masyarakat menilai kondisi jalanan masih banyak rusak serta berlubang.

Gelombang protes itu muncul sepekan ini, hingga muncul unggahan Ahmad Luthfi tentang refleksi satu tahun perjalanannya membangun Jawa Tengah.

Dalam unggahan tersebut, Ahmad Luthfi menulis:

"Satu tahun perjalanan kami untuk Jawa Tengah menjadi proses belajar yang penuh makna. Banyak tantangan yang kita hadapi bersama, namun juga banyak ikhtiar dan langkah nyata yang terus kita kuatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Setiap masukan dan semangat gotong royong menjadi energi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik.

Perjalanan ini masih panjang. InsyaAllah, dengan kebersamaan, kita lanjutkan pembangunan yang lebih adil, maju, dan menyejahterakan untuk semua,"  demikian tulisnya pada Minggu (23/2/2026).

Alih-alih menuai pujian, kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi keluhan.

Banyak warga mempertanyakan klaim "langkah nyata" yang disebutkan, terutama terkait infrastruktur jalan dan beban pajak kendaraan bermotor yang dinilai semakin memberatkan.

Keluhan Pajak dan Opsen

Baca juga: Reaksi Gubernur Ahmad Luthfi soal Pendemo di Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Sejumlah komentar menyoroti kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dirasakan memberatkan masyarakat.

Mereka meminta agar pemerintah daerah menurunkan tarif pajak, bahkan mendesak penghapusan opsen pajak kendaraan bermotor.

Opsen adalah tambahan pungutan pajak daerah (PKB/BBNKB) yang diberlakukan mulai 5 Januari 2025 (UU No. 1 Tahun 2022/HKPD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota secara langsung.

"Turunkan pajak KB (kendaraan bermotor)! Hapus Opsen pajak kendaraan bermotor. Birokrasi puasa. Hapus anggaran nggak penting. Efisiensi! Ngapusi, nglarani-Jateng." tulis salah satu akun, @ombebbo, dalam kolom komentar Ahmad Luthfi.

Warga menilai kebijakan tersebut tidak sebanding dengan kualitas layanan publik yang diterima.