Ringkasan Berita:

• Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta penundaan impor mobil dari India menimbulkan spekulasi adanya perbedaan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto. 
• Namun, pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah Dasco bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya mencari solusi alternatif di tengah sorotan publik.
• Adi menekankan Dasco berperan sebagai komunikator yang menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif, serta berusaha meredam resistensi masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Munculnya pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor mobil dari India memicu spekulasi adanya perbedaan pendapat di internal Partai Gerindra. 

Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai langkah Ketua Harian Partai Gerindra itu bukanlah bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Menunda itu bukan menentang, tapi mencoba mencari opsi dan solusi alternatif di tengah sorotan publik," ujar Adi Prayitno saat dikonfirmasi, Selasa (24/2/2026).

Adi menjelaskan, Dasco justru sedang menjalankan peran strategis sebagai komunikator yang menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif. 

Menurutnya, Dasco dinilai sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga ia berusaha mencari jalan tengah agar kebijakan pemerintah tetap berjalan namun resistensi di masyarakat bisa diredam.

"Justru fungsi Dasco selama ini menjadi bridging yang bagus untuk mengomunikasikan kepentingan eksekutif dan legislatif. Dasco dinilai sebagai sosok yang komunikatif dan mencari solusi yang bisa diterima banyak pihak," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan apakah sikap Dasco mencerminkan arahan langsung dari Prabowo, Adi menilai apa yang disampaikan Dasco saat ini murni merupakan representasi dari pimpinan lembaga legislatif.

"Saat ini sikap Pak Dasco dinilai bagian dari sikap DPR terhadap isu politik yang berkembang, bukan sikap partai. Hal yang semacam ini perkara biasa," tambahnya.

Ia menambahkan langkah penundaan ini dipandang sebagai upaya untuk mencari formula yang lebih tepat agar kebijakan tersebut tidak hanya masuk akal bagi pemerintah, tetapi juga dapat diterima oleh persepsi publik.

"Solusi yang dicari adalah titik temu. Dari segi kepentingan eksekutif dianggap masuk akal, dari segi persepsi publik juga bisa dihentikan resistensinya. Yang jelas, ada upaya mencari formula dan titik temu yang bisa diterima semua kalangan," pungkasnya.

Latar Belakang Impor Mobil India

Rencana pemerintah untuk mengimpor unit kendaraan dari India telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini muncul dalam dinamika hubungan dagang bilateral antara Indonesia dan India, terutama setelah adanya kesepakatan resiprokal terkait tarif ekspor-impor.

Rencana impor ini disebut-sebut berkaitan dengan upaya Indonesia untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara di India.

Sebagai imbal balik, Indonesia juga memberikan kemudahan akses bagi produk manufaktur India masuk ke pasar domestik.

PT Agrinas saat ini tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).