Ringkasan Berita:

• Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan perdagangan dan politik luar negeri, khususnya terkait perjanjian dengan AS dan keterlibatan RI dalam Board of Peace (BoP). 
• Peneliti Imparsial Wira Piliang menilai sejumlah substansi ART, seperti bea masuk barang AS dan isu sertifikasi halal, berpotensi merugikan rakyat Indonesia. 
• Ia juga menyoroti BoP yang dibentuk di Davos di bawah kepemimpinan Donald Trump karena tidak menyinggung isu Palestina dan justru terkait serangan militer ke Iran. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai perlu melakukan evaluasi atas sejumlah kebijakan perdagangan dan politik luar negeri yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Hal ini disampaikan oleh peneliti Imparsial Wira Piliang menanggapi penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat serta keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Menurut Wira, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan pendekatan yang lebih berimbang dalam setiap perjanjian dagang agar tidak menimbulkan ketimpangan. 

Ia menilai beberapa substansi dalam ART seperti penentuan bea masuk barang dari AS hingga isu sertifikasi halal, perlu dikaji ulang agar tidak menekan sektor domestik.

“Temuan-temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi rakyat Indonesia karena itu DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi seluruh perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil,” ujar Wira Piliang dalam keterangannya Sabtu (7/3/2026).

Wira juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam BoP yang dibentuk di Davos dam diketuai Donald Trump (Presiden AS).

Menurutnya, dalam BoP di Davos tidak ada satu pun kata Palestina berbeda dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

“Dalam konteks ini, BoP yang ada sekarang lebih menyerupai Board of War karena justru terkait dengan serangan militer ke Iran. Indonesia sebaiknya meninjau kembali keterlibatan dalam piagam tersebut,” jelas Wira.

Ia menambahkan, pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat resmi DK PBB juga perlu dipertimbangkan ulang. 

Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional yang mengatur mandat operasi perdamaian.

Wira menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan dagang dan politik luar negeri penting dilakukan agar Indonesia tidak terjebak dalam dominasi kekuatan asing. 

“Kedaulatan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” katanya.

Sebagai penutup, Wira menyerukan perlunya reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi. 

Ia juga mendorong persatuan rakyat dalam semangat solidaritas internasional untuk menolak dominasi imperialisme dan feodalisme.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat.