Dalam menghadapi situasi tersebut, Mulyanto menekankan pentingnya soliditas kebijakan di internal pemerintah serta komunikasi publik yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

"Perbedaan penekanan pandangan di ruang publik antar pejabat pemerintah, seperti Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM, tidak boleh menimbulkan kesan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi nasional," katanya.

Selain soliditas kebijakan, pemerintah juga didorong untuk mengedepankan transparansi dalam merumuskan langkah mitigasi fiskal. 

Menurut Mulyanto, publik perlu mengetahui berbagai skenario kebijakan yang tengah disiapkan untuk menjaga stabilitas APBN di tengah fluktuasi harga energi dan dinamika pasar global.

Mulyanto juga mengingatkan agar kebijakan fiskal yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kebijakan fiskal yang diambil untuk menjaga stabilitas APBN tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga energi dan inflasi," pungkasnya.