Rabu 11 Maret Komisi VI DPR Panggil Dirut Pertamina, Bahas Mitigasi Risiko Konflik Timur Tengah

Ringkasan Berita:

• Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Rabu (11/3/2026).
• Rapat ini diagendakan secara khusus untuk membahas strategi mitigasi dampak risiko geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.
• Rapat ini penting dalam merespons eskalasi konflik di Timur Tengah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Rabu (11/3/2026). 

Rapat ini diagendakan secara khusus untuk membahas strategi mitigasi dampak risiko geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.

Baca juga: Bursa Saham Dunia Anjlok, Harga Minyak Meroket, Pasar Khawatirkan Pasokan 

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mengatakan rapat ini penting dalam merespons eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama setelah penutupan Selat Hormuz akibat perang Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

"Kita Komisi VI akan memanggil PT Pertamina Persero untuk datang ke DPR untuk melaporkan segala mitigasi atas permasalahan yang terjadi di Timur Tengah," kata Firnando kepada Tribunnews.com, Senin (9/3/2026).

Firnando meminta PT Pertamina (Persero) segera melakukan mitigasi yang cermat menyusul lonjakan ekstrem harga minyak mentah dunia yang menembus 114,36 dollar AS per barel.

Ia menyoroti bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut akan berdampak langsung pada pasokan energi nasional, mengingat sekitar 19 persen impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia berasal dari kawasan tersebut. 

"Harapan kami sebagai Komisi VI, Pertamina harus segera melakukan mitigasi-mitigasi yang cermat supaya harga minyak atau BBM di Indonesia tidak naik dan APBN kita juga tidak jebol," ucap Firnando. 

Meski demikian, Firnando mengapresiasi langkah antisipatif yang telah diambil oleh Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Menurut dia, pemerintah telah mengambil sikap strategis dengan mendiversifikasi impor minyak dari negara-negara di luar Timur Tengah.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lengah. 

Jika tren kenaikan harga minyak mentah global terus berlanjut tanpa pengendalian, beban subsidi energi yang ditanggung negara akan semakin berat.

"Mengenai harga ini memang harus kita cermati dengan baik. Kalau harga ini semakin naik terus, APBN kita pasti akan jebol, karena kan kita banyak subsidi dari pemerintah. Ini harus diperhatikan betul," tegasnya.

Di sisi lain, Firnando menilai krisis geopolitik dan fluktuasi harga minyak saat ini merupakan teguran keras sekaligus momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi.